RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) triwulan pertama baru 11,1 persen. Lebih tinggi dibanding tahun lalu di angka 10,9 persen secara persentase. Namun, dari segi nominal lebih rendah.
Sesuai data badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) per 31 Maret, serapan 11,1 persen itu di angka Rp 721,6 miliar dari pagu APBD Rp 6,4 triliun. Di belanja operasi terserap 13,2 persen atau Rp 511,9 miliar dari anggaran Rp 3,8 triliun.
Sedangkan, di belanja modal realisasi 0,8 persen atau Rp 8,2 miliar dari total anggaran Rp 952,9 miliar. Kepala Bidang (Kabid) Akuntansi BPKAD Bojonegoro Anie Susanti Hartoyo mengatakan, serapan triwulan pertama tahun ini lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Pada 2025, serapan di angka 10,9 persen atau Rp 858,6 miliar dari pagu Rp 7,8 triliun. Sedangkan, belanja operasi sebesar 13,1 persen atau Rp 581,5 miliar dari anggaran Rp 4,4 triliun. "Iya, ada kenaikan persentase serapan di 2026. Tapi, dilihat juga rupiahnya," tutur Anie, sapaannya.
Baca Juga: Proyeksi APBD Bojonegoro 2027 di Bawah Rp 6 T: Pendapatan Rp 4,6 T, Belanja Rp 4,4 T
Dia menambahkan, secara persentase serapan besar karena APBD saat ini lebih kecil dibanding tahun lalu. Sementara itu, dana bagi hasil (DBH) tersalur Rp 265,9 miliar atau 20,3 persen dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp 1,3 triliun.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bojonegoro Teguh Ratno Sukarno menyampaikan, penyaluran DBH pajak di angka Rp 30,2 miliar atau 8,2 persen dari alokasi Rp 366,9 miliar. Sehingga, sisa Rp 336,6 miliar. "DBH SDA (sumber daya alam) sudah 25 persen atau Rp 235,7 miliar dari alokasi APBN Rp 942,9 miliar. Sisa Rp 707,1 miliar yang belum salur" tambah dia.
Dia melanjutkan, untuk penyaluran DBH SDA dilakukan tiga kali yakni pada 21 Januari sebesar Rp 94,2 miliar; 26 Februari senilai Rp 9,2 juta; dan 31 Maret sebesar Rp 141,4 miliar. (yna/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana