RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Baru dua bulan berjalan di 2026, namun postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 sudah mencuat. Besarannya kian susut menjadi Rp 5,2 triliun.
Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro Nurul Azizah menyampaikannya dalam pemaparan refleksi satu tahun kepemimpinan pada 20 Februari di Pendapa Malowopati. "Sesuai ranwal musrenbang (rencangan awal musyawarah perencanaan pembangunan), 2027 nanti postur APBD pada Rp 5,2 triliun," kata wabup kelahiran Desa Sumbertlaseh, Kecamatan Dander itu.
Maka, lanjut dia, setelah melihat APBD berbicara di angka Rp 8-9 triliun tidak benar. Karena semakin tahun berkurang bersamaan lifting migas yang juga turun dan dana transfer pusat diturunkan. "Maka setelah melihat APBD berbicara Rp 8-9 triliun tidak benar, karena semakin tahun berkurang. Dana transfer saat ini juga diturunkan atau terpotong," ujarnya.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro Lasuri menanggapi pernyataan tersebut. Menurutnya, postur APBD 2027 belum bisa dilihat berapa besarannya. Karena musrenbangkab sebagai salah satu dasar rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) belum dilaksanakan.
"Kemungkinan nanti bulan tiga banggar rapat dengan TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) membahas RKPD sebagai gambaran awal. Apa yang disampaikan Bu Wabup sebagai dasar awal menyusun RKPD nanti, tapi angka pastinya tentu di RKPD nanti akan terlihat berapa pendapatan daerah, belanja daerah, dan silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran). Dari situ besaran APBD 2027 akan terlihat," jelas dia.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro itu melanjutkan, postur APBD 2027 akan lebih jelas saat pembahasan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS). Sementara, saat disinggung perihal wacana tidak adanya tambahan anggaran di Perubahan atau P-APBD 2026, dia menegaskan, belum ada sejarah perjalanan APBD tidak bertambah.
Menurutnya, kalau tidak ada tambahan berarti tidak ada P-APBD. "Buat apa ada perubahan kalau tidak ada kenaikan atau penurunan APBD. Tapi, saya kira segala kemungkinan masih bisa terjadi," katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro Achmad Gunawan Ferdiansyah mengatakan, belum bisa menyampaikan postur APBD 2027. Lantaran belum menjadi produk RKPD. "Belum bisa menyampaikan, belum jadi jadi produk RKPD," terang dia.
Diketahui, postur APBD 2026 telah ditetapkan sebesar Rp 6,49 triliun. Adapun postur APBD tahun ini alami penurunan dibanding postur APBD 2025 yakni sebesar Rp 7,8 triliun. (yna/bgs)
Editor : Yuan Edo Ramadhana