RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sekitar Rp 6,49 triliun. Masih tertinggi dibanding kabupaten tetangga. Dari total APBD tahun ini, sekitar Rp 2,3 triliun untuk infrastruktur.
Pemerintah kabupaten (pemkab) harus optimal dalam merencanakan dan merealisasikan program. Terutama sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Kepala Bidang (Kabid) Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Anie Susanti Hartoyo menyampaikan, pemkab menetapkan pagu belanja APBD 2026 sebesar Rp 6,49 triliun. Hasil penyesuaian postur belanja dari evaluasi gubernur.
"Meskipun terdapat penyesuaian akibat penurunan pendapatan dari dana transfer pemerintah pusat, pemkab berkomitmen agar pelayanan dasar masyarakat tidak terganggu," klaim Anie, sapaannya.
Dia melanjutkan, kepentingan publik tetap menjadi fokus utama di tengah dinamika anggaran. Dia memastikan, meski terjadi penurunan anggaran, pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan maksimal. Klaimnya, mengalokasikan anggaran di sektor krusial melampaui ketentuan minimal atau mandatory spending.
Anie memaparkan, belanja sektor kesehatan dari kewajiban minimal Rp 533 miliar atau 10 persen dianggarkan Rp 1,26 triliun di luar gaji aparatur sipil negara (ASN). "Terdapat penambahan signifikan sebesar Rp 727 miliar untuk memastikan kesehatan warga Bojonegoro tetap terjamin," ujarnya.
Di sektor pendidikan, lanjut dia, dialokasikan sebesar Rp 2,38 triliun atau 36,63 persen. Naik Rp 1,09 triliun dari batas minimal Rp 1,29 triliun. Sedangkan, pada sektor infrastruktur dipatok Rp 2,35 triliun atau 43,95 persen dari belanja daerah setelah dikurangi belanja transfer.
"Ini untuk menunjang mobilitas dan ekonomi. Anga lebih tinggi Rp 210 miliar dari kewajiban minimal sebesar Rp 2,14 triliun atau 40 persen," bebernya.
Dia menambahkan, sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur menjadi prioritas Kota Migas ini. Pemkab optimis mendorong pembangunan inklusif dan merasa di seluruh wilayah.
"Sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dalam pelayanan publik tetap menjadi prioritas untuk mendukung produktivitas masyarakat," katanya. (yna/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana