RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Dari 1.696 lembaga madrasah diniyah (madin) di Bojonegoro, tercatat 459 lembaga dinyatakan belum layak menerima dana bosda madin atau Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS). Sedangkan delapan lembaga tidak mengajukan.
Jumlah anggaran BPPDGS tahun ini Rp 34 miliar (M). Terdiri dari Rp 27 M dari APBD Bojonegoro dan Rp 7 M dari APBD Jawa Timur. Anggaran tersebut sama dengan bosda madin tahun lalu dan 2023.
Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro Sun’an mengatakan, berdasarkan data di Education Management Information Sysytem (EMIS) kemenag di Bojonegoro terdapat 1.696 lembaga madin. Dari jumlah tersebut 1.193 mengangajukan BPPDGS tahun ini.
Kemudian delapan lembaga memilih tak mengajukan. Alasannya berbeda-beda, mulai dari merasa sudah cukup dalam pengelolaan hingga tidak ingin repot mengurus surat pertanggungjawaban (spj).
‘’Selebihnya belum layak,” ungkapnya.
Sun’an menjelaskan saat ini masih menunggu pengusul pencairan dari lembaga. Terlebih belum semua lembaga pengusulan masuk. Selain itu, terdapat yang masuk tahapan verifikasi.
‘’Kami meminta lebih cepat (mengusulkan) masuk lebih baik. Terlebih tahapan sosialisasi sudah selesai,” ujarnya.
Terkait anggaran BPPDGS, Menurut Sun’an anggaran total BPPDGS sebesar Rp 34 M. Sementara untuk anggaran yang akan diterima perlembaga tergantung jumlah santri dimiliki.
Pihaknya memastikan BPPDS bisa memacu semangat para pengelola madin. Sehingga pendidikan keagamaan lebih maju. Terbukti banyak kegiatan muncul dengan adanya bantuan tersebut. (irv/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana