RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Realisasi pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar tiga persen dibanding tahun lalu di periode yang sama. Namun, klaim Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, masih sama dengan serapan APBD, yakni tidak signifikan dan masih relatif sama di angka toleransi.
Adapun pendapatan asli daerah (PAD) mencapai 35,83 persen dari target. ’’Pendapatannya selisih tiga persen dari periode yang sama tahun sebelumnya,” kata Kepala BPKAD Bojonegoro Nur Sujito, Senin (5/5).
Dia menjelaskan, berdasar laporan realisasi APBD 2024 dan 2025 periode 1 Januari sampai 4 Mei, realisasi pendapatan daerah turun sekitar tiga persen atau tepatnya 3,46 persen. Dari 30,64 persen per 4 Mei 2024 menjadi 27,18 persen per 4 Mei 2025.
Realisasi di 2024 sebesar Rp 1,6 triliun dari Rp 5,5 triliun. Sedangkan, di 2025 sejumlah Rp 1,5 triliun dari Rp 5,6 triliun. Sementara itu, realisasi PAD mencapai 35,83 persen atau Rp 373,6 miliar dari total pagu anggaran Rp 1,04 triliun.
Ini juga mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya dengan target angka berbeda. Per 4 Mei 2024 capaian PAD sebesar 39,95 persen atau Rp 361,1 miliar dari pagu Rp 904 miliar.
Sehingga, lanjut pria yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro itu, selisih angka realisasi masih relatif sama meski tidak persis. ’’Masih di angka toleransi,” klaimnya.
Diketahui sebelumnya, serapan APBD hingga 4 Mei lalu baru 14 persen. Sebab, dinilai memengaruhi perputaran ekonomi di tengah lemahnya daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro Amin Thohari, Selasa (6/5).
Dia mengatakan, rendahnya serapan karena belanja masih rendah. Terutama pada pengerjaan fisik. Dia mendesak organisasi perangkat daerah (OPD) segera merealisasikan program. Tidak hanya persiapan-persiapan.
’’Belanja ini kan masih rendah. Terutama pekerjaan fisik. Hanya masih sebatas belanja operasional,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Dia melanjutkan, minimnya serapan bergantung kesiapan OPD teknis. Takutnya, kata dia, jika tidak segera realisasi waktu tidak mencukupi dan segera beralih di perubahan atau P-APBD. Agar serapan maksimal harus segera ada ekseukusi. Tidak hanya sebatas persiapan.
’’Kami memandang ini bergantung kesiapan teknis para OPD. Takutnya lagi jika tidak segera realisasi, waktu tidak cukup karena pembahasan P-APBD,” tegasnya. Menurutnya, rendahnya serapan memengaruhi perputaran ekonomi masyarakat.
Terlebih saat ini ia menilai daya beli cukup rendah. Sedangkan, menyinggung kepemimpinan kepala daerah baru, menurutnya, sata ini masa transisi. Pos anggaran masih menggunakan pandangan pemimpin sebelumnya.
’’Tentu harapan kepala daerah yang sekarang dengan program 100 hari kerjanya ingin lebih baik. Ini kembali ke kesiapan OPD teknis. Tidak hanya ngomong siap-siap saja,” klaim Sekretaris Komisi D DPRD Bojonegoro itu.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro Yusnita Liasari belum bisa dikonfirmasi terkait realisasi PAD. (yna/bgs)
Editor : Yuan Edo Ramadhana