BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Aktivis Lingkungan Putut Prabowo menilai, masih ada kemungkinan Bojonegoro memasuki musim kemarau lebih awal. Namun, dengan intensitas hujan masih cukup sampai awal bulan. Jadi, prediksi kekeringan terjadi pada sekitar Juli hingga Agustus.
’’Karena intensitas hujan masih cukup sampai awal bulan ini,” jelas Ketua Yayasan Adopsi Hutan Jatim tersebut. Dia melanjutkan, dalam jangka panjang ancaman krisis air akan meningkat.
Sebab, musim kemarau lebih lama dibanding musim hujan. Faktor dominan dipengaruhi perubahan iklim terutama Pulau Jawa yang menurun tutupan lahannya. Yakni, pohon di sekitar kawasan hutan dan wilayah lainnya.
’’Kemampuan serapan dan daya ikat air dari lanskap atau bentang alam susunan tanah daratan dan sungai tidak mampu menampung atau menyimpan air hutan,” jelasnya.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Tuban Zem Irianto Padma mengatakan, bahwa saaat ini seluruh wilayah Bojonegoro telah mulai memasuki musim kemarau dan diperkirakan berlangsung hingga September mendatang.
’’Awal musim kemarau di wilayah Bojonegoro terabagi dua waktu, sebagian di akhir April dan Awal Mei. Saat ini sudah semua,” ungkapnya. Zem menyebutkan, meski di Bojonegoro masih kerap turun hujan, namun indikasi musim kemarau dibuktikan dengan jumlah curah hujan yang selalu kurang dari 50 mm per dasarian atau sepuluh hari.
’’Sedangkan untuk puncak musim kemarau diprakirakan terjadi pada Juli dan Agustus,” beber pria asal Jayapura itu.
Terpisah, Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro Laela Noer Aeny menyampaikan, bahwa pihaknya masih terus melakukan pemetaan di 28 Kecamatan di Bojonegoro, hal itu untuk memproses status darurat siaga kekeringan atau krisis air.
’’Untuk sementara baru 17 dari 28 Kecamatan yang sudah ada laporan, terdiri atas 78 desa yang berpotensi mengalami kekeringan,” jelasnya. Terkait peta bencana kekeringan tahun ini, BPBD tetap akan mengacu pada data tahun sebelumnya sebagai bahan perencanaan.
’’Jika mengacu data 2023 lalu, maka terdapat 118 desa dan 24 kecamatan terdampak kekeringan,” tambahnya. Sementara itu, kekeringan pada 2022 melanda 19 Desa di 8 kecamatan, kemudian pada 2021 yakni 17 desa di 8 Kecamatan.
Dosen Ilmu Lingkungan Unigoro Laily Agustina mengatakan, faktor penting dalam mengatasi kekeringan yakni berada di kawasan hutan. Meski luas hutan diklaim sekitar 40 persen, tapi wujudnya bukan lagi hutan, karena banyak yang gundul.
’’Kuncinya di hutan, tapi jika mengacu data Global Forest Watch sejak 2001-2022 rerata hutan di Bojonegoro hilang 206 hektare per tahun,” terangnya. Menurutnya, hilangnya hutan berarti jumlah air yang disimpan ke tanah semakin sedikit dan meningkatkan tanah yang tererosi oleh daya destruktif dari air hujan.
’’Akhirnya, semua hujan yang turun hanya menjadi run off, larinya ke laut lagi. Simpanan air tanah kosong melompong. mata air jadi kering,” ungkap dosen yang tengah menempuh Doktor Ilmu Lingkungan Hidup Undip Semarang itu. (yna/dan/bgs)
Editor : Hakam Alghivari