Selain itu, data di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tercatat penerimaan DBH migas Bojonegoro tahun ini Rp 1,6 triliun. ‘’Sementara tahun ini target penerimaan DBH migas sebanyak Rp 1,2 triliun,’’ kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Ibnu Soeyoeti.
Ibnu menjelaskan, tahun ini target penerimaan DBH migas Rp 1,2 triliun. Namun, di Kemenkeu dipasang Rp 1,6 triliun. Itu karena pemkab tidak memasang target penerimaan DBH migas 100 persen dari dipasang Kemenkeu. Namun, hanya dipasang 70-80 persen.
Ibnu menjelaskan, Bojonegoro masih memiliki kurang salur DBH migas tahun lalu sebesar Rp 588 miliar. Juga masih ada Rp 445 miliar di tahun-tahun sebelumnya. Jika kurang salur itu rencananya ditransfer tahun ini, DBH migas diperkirakan menembus Rp 2 triliun lebih.
Saat ini posisi penerimaan DBH migas masih belum bertambah. Masih sebesar Rp 722 miliar. Masih cukup jauh dari target ditetapkan di APBD induk. Tahun lalu penerimaan DBH migas menembus Rp 2 triliun lebih. Itu karena di akhir tahun ada transfer DBH migas sebesar Rp 950 miliar.
Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri mengatakan, Bojongoro memang masih memiliki kurang salur DBH migas cukup besar. Mencapai Rp 983 miliar. Jumlah itu rencananya akan dibayarkan tahun ini sebesar Rp 600 miliar. ‘’Sisanya dibayarkan tahun depan,’’ jelasnya.
Lasuri memprediksi bahwa tahun ini penerimaan DBH migas akan menembus Rp 2 triliun lebih. Bahkan, bisa mencapai Rp 2,5 triliun hingga Rp 3 triliun. ‘’Sangat berpotensi naik penerimaan DBH migas tahun ini,’’ jelasnya. (zim/rij) Editor : M. Yusuf Purwanto