RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Siswanto menyambut positif, rencana pemerintah menambah anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 42 triliun pada 2027.
Bagi Siswanto, tambahan tersebut menjadi kabar penting bagi pemerintah daerah. Terlebih, ruang fiskal daerah dalam beberapa waktu terakhir menghadapi tekanan akibat kebijakan efisiensi dan penyesuaian anggaran.
Berdasarkan rencana pemerintah, TKD yang sebelumnya sekitar Rp 693 triliun akan bertambah Rp 42 triliun menjadi sekitar Rp 735 triliun pada 2027.
‘’Anggaran transfer ke daerah Tahun 2027 akan ditambah sebesar Rp 42 triliun. Yang awalnya Rp 693 triliun, tahun depan menjadi Rp 735 triliun,” ujar Siswanto.
Tokoh asal Blora tersebut menilai tambahan TKD dapat memperkuat kemampuan daerah, dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Sebab, banyak kebutuhan masyarakat yang harus ditangani pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal yang terbatas.
Kondisi tersebut juga menjadi perhatian bagi daerah seperti Blora. Pengetatan anggaran membuat pemerintah daerah harus lebih cermat menentukan prioritas belanja. Tambahan TKD dinilai bisa memberikan ruang gerak lebih luas bagi daerah.
Baca Juga: TKD Menurun, ADD Blora Susut Rp 25 Miliar
Siswanto berharap, kenaikan tersebut tidak sekadar menambah angka dalam postur anggaran. Namun, benar-benar diterjemahkan menjadi dukungan fiskal yang bisa dirasakan pemerintah daerah hingga masyarakat.
‘’Kami mengapresiasi kebijakan ini. Harapannya, tambahan anggaran tersebut bisa memperkuat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Dia menyebut rencana penambahan TKD tersebut akan berdampak terhadap 546 daerah di Indonesia. Meliputi pemerintah provinsi, kabupaten, hingga kota.
Di sisi lain, Siswanto memastikan, ADKASI mendukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Diantaranya Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, Makan Bergizi Gratis (MBG), revitalisasi sekolah, hingga pemeriksaan kesehatan gratis.
‘’Kami mendukung seluruh program nasional, baik Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, Makan Bergizi Gratis, revitalisasi sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan semua program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Mas Gibran,” tegasnya.
Baca Juga: Imbas Pemotongan TKD: Pusing Tujuh Keliling, Anggaran Pokir DPRD Blora Rp 0
Menurut Siswanto, penguatan TKD perlu diikuti sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Sebab, keberhasilan program nasional sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam menjalankannya.
‘’Karena itu, tambahan TKD 2027 diharapkan menjadi momentum memperkuat kembali kapasitas fiskal daerah. Dengan begitu, daerah tidak hanya menjadi pelaksana program pusat, tetapi tetap memiliki ruang untuk menjawab kebutuhan masyarakatnya masing-masing,” pungkasnya. (hul/ind)
Editor : Farhan Reza Ardiansyah