Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

TKD Menurun, ADD Blora Susut Rp 25 Miliar

A
Penulis: Achmad Syaeroyzi❯
 PEMERINTAHAN : Ruang kerja di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Blora. (ROZI/RADAR BOJONEGORO)
  PEMERINTAHAN : Ruang kerja di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Blora. (ROZI/RADAR BOJONEGORO)

Advertisement

RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora telah menuntaskan pencairan 100 persen alokasi Dana Desa (ADD) non-Siltap atau di luar penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa. Total anggaran yang telah direalisasikan mencapai Rp 36.924.915.524.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Blora Wahyu Triatmoko mengatakan, pencairan ADD non-Siltap dilakukan dalam dua tahap. Pencairan tahap kedua telah rampung pada akhir Juli 2026.

“Realisasi ADD selain Siltap per 31 Juli 2026, tahap pertama sebesar Rp 18.393.125.600. Kemudian tahap kedua Rp 18.531.789.924,” ujarnya kepada Radar Bojonegoro.

Advertisement

Sementara itu, ADD yang diperuntukkan sebagai penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa dicairkan setiap bulan. Hingga kini, realisasi pencairannya mencapai Rp 40.207.150.144.

Anggaran tersebut diperuntukkan bagi 2.728 pegawai desa, mulai kepala desa hingga perangkat desa.

Wahyu menambahkan, total ADD Kabupaten Blora tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut tidak lepas dari berkurangnya transfer ke daerah (TKD) yang diterima Kabupaten Blora.

Advertisement

“ADD tahun ini sekitar Rp 105 miliar. Sedangkan tahun 2025 mencapai Rp 130 miliar. Jadi ada pengurangan sekitar Rp 25 miliar,” jelasnya.

Penurunan ADD tersebut turut berdampak pada anggaran yang digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan desa. Secara keseluruhan, TKD yang diterima Kabupaten Blora tahun ini juga mengalami pengurangan sekitar Rp 365 miliar.

Meski anggaran berkurang, Pemkab Blora tetap melakukan penyaluran ADD sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Langkah tersebut dilakukan agar operasional pemerintahan desa serta pembayaran penghasilan tetap perangkat desa tetap berjalan. (ozi/zim)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Blora Soroti Potensi PADes dari Aset untuk Jaringan Internet

DPRD Blora Soroti Potensi PADes dari Aset untuk Jaringan Internet

Potensi pendapatan asli desa (PADes) dari pemanfaatan aset untuk jaringan internet komersial di Blora belum tergarap. DPRD Blora mendorong Pemkab Blora memfasilitasi desa menyiapkan regulasi pemanfaatan aset tersebut.

271 Desa di Kabupaten Blora Belum Atur Sewa Jaringan Internet

271 Desa di Kabupaten Blora Belum Atur Sewa Jaringan Internet

Pemanfaatan aset desa untuk jaringan internet komersial di Kabupaten Blora belum memberikan pemasukan bagi pemerintah desa. Dari total 271 desa di Blora, belum ada satu pun yang memiliki peraturan desa (Perdes) sebagai landasan pengaturan

Pemkab Blora Usulkan Anggaran Rp 8,5 Miliar, 242 Desa Bakal Gelar Pilkades 2027

Pemkab Blora Usulkan Anggaran Rp 8,5 Miliar, 242 Desa Bakal Gelar Pilkades 2027

Sebanyak 242 desa di Kabupaten Blora bakal menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) serentak pada 2027. Untuk menyukseskan pesta demokrasi tingkat desa tersebut, Pemkab Blora mengusulkan anggaran sebesar Rp 8,5 miliar.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer