RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Komisi A DPRD Blora mengingatkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) agar segera memiliki arah bisnis yang jelas. Jangan sampai koperasi yang dibentuk untuk menggerakkan ekonomi desa tersebut, justru kesulitan menjalankan operasional karena belum memiliki sumber pendapatan yang pasti.
Ketua Komisi A DPRD Blora Supardi mengatakan, pemerintah daerah bersama pengurus KDMP perlu segera menyusun regulasi yang menjadi dasar pengembangan unit usaha koperasi. Menurutnya, peluang usaha seperti agen maupun pangkalan LPG bersubsidi serta penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, dapat menjadi sektor yang potensial apabila diatur dengan skema yang tepat.
“Jangan sampai berbenturan dengan pelaku usaha yang sudah ada atau justru menimbulkan persoalan baru di lapangan,” ujarnya.
Baca Juga: Nasib KDMP Blungun Blora: Uang Penjualan Disetor, Barang Tak Kunjung Disuplai
Menurut Supardi, kepastian regulasi akan memudahkan koperasi menyusun rencana usaha sekaligus menghitung potensi pendapatan. Dengan demikian, KDMP tidak hanya berdiri sebagai lembaga baru, tetapi benar-benar mampu menjalankan usaha yang menghasilkan keuntungan.
Selain unit usaha, Komisi A juga meminta pemerintah segera menetapkan skema operasional koperasi, termasuk besaran gaji pegawai. Kepastian tersebut dinilai penting agar tidak muncul persoalan ketika KDMP mulai beroperasi.
“Nominal gaji pegawainya harus segera diputuskan. Jangan sampai nanti muncul kabar yang tidak baik karena koperasi kekurangan modal hanya untuk membayar pegawai,” tegasnya.
Supardi menambahkan, setiap KDMP juga perlu dibekali target usaha yang terukur. Mulai dari target omzet, laba, hingga indikator kinerja lainnya harus ditetapkan sejak awal sebagai tolok ukur keberhasilan koperasi.
Baca Juga: KDMP Blungun Kelabakan Barang Habis karena Tak Kunjung Disuplai
“Kalau targetnya ada, evaluasi juga akan lebih mudah dilakukan,” terang pria yang akrab disapa Mbah Pardi itu.
Ia berharap KDMP di Blora tidak hanya menjadi pelaksana program nasional, tetapi mampu tumbuh sebagai koperasi yang sehat dan mandiri. “Tata kelola yang baik, regulasi yang jelas, serta target usaha yang realistis menjadi modal utama agar koperasi benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat desa,” jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, KDMP Blungun kelabakan terkait modal yang terus menipis, akibat setoran yang tak sesuai barang suplai.
Asisten Manajer KDMP Desa Blungun, Ahmad Ryanto mengatakan, sejak beroperasi, transaksi penjualan di KDMP Blungun rata-rata mencapai Rp 1 juta per hari, yakni total keseluruhan kurang lebih 25 juta. Sistem pembayaran yang sebelumnya dilakukan secara manual kini telah beralih melalui transfer menggunakan layanan BRILink.
"Penjualan tetap berjalan setiap hari. Uang hasil penjualan juga terus kami setorkan, tetapi sampai sekarang barang belum juga dikirim lagi," ujarnya.
Menurut Ahmad, kondisi tersebut membuat stok barang yang sebelumnya didistribusikan terus berkurang. Bahkan, beberapa jenis barang sudah habis, sehingga dikhawatirkan mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga: Usai Launching, Asisten Manager KDMP di Blora Tunggu Instruksi PT Agrinas
"Kami sangat menyayangkan. Barang yang didrop sebelumnya semakin menipis, bahkan ada yang sudah habis. Saat kami tanyakan ke pihak Agrinas, jawabannya barang harus dikirim dari pusat. Logikanya, seharusnya di tingkat kabupaten sudah ada gudang distributor, sehingga distribusi bisa lebih cepat," katanya.
Selain persoalan pasokan barang, Ahmad juga mengaku hingga kini dirinya belum menerima upah operasional yang sebelumnya dijanjikan sebesar Rp 1,9 juta untuk masa kerja 25 hari. Menurutnya, informasi yang diterima, baru pengelola KDMP Desa Ngloram dan Mulyorejo Kecamatan Cepu, serta Desa Wado, Kecamatan Kedungtuban, yang telah menerima pembayaran. (hul/ind)
Editor : Farhan Reza Ardiansyah