RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – DPRD Blora menilai pembagian deviden PT Blora Patra Energi (BPE) kepada Pemkab Blora pada 2025 yang hanya sekitar Rp 800 juta masih tergolong wajar. Sebab, penyertaan modal untuk BUMD milik daerah tersebut dinilai masih minim.
Ketua Komisi B DPRD Blora Jayadi mengatakan, hingga kini PT BPE baru menerima penyertaan modal sekitar Rp 1 miliar dari Pemkab Blora. Dana itu dicairkan dua tahap masing-masing Rp 500 juta.
“Penyertaan modal yang diterima BPE baru dua kali. Jadi totalnya baru Rp 1 miliar,” ujarnya usai rapat tertutup bersama manajemen PT BPE.
Menurut dia, keterbatasan modal membuat kemampuan usaha dan pendapatan perusahaan belum maksimal. Karena itu, DPRD memanggil manajemen PT BPE untuk mengevaluasi sekaligus mendorong peningkatan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Baca Juga: PT BPE Bidik Potensi CNG dari Sumur Dara Jingga
“Pendapatannya masih kurang. Harapannya nanti bisa meningkatkan PAD,” katanya.
Komisi B juga membuka peluang adanya tambahan penyertaan modal bagi PT BPE. Dengan tambahan modal, perusahaan diharapkan bisa bekerja lebih efektif sehingga omzet dan keuntungan meningkat.
“Tadi juga ada bagian perekonomian. Kalau ada tambahan belanja modal, diharapkan hasilnya bisa lebih baik,” jelasnya.
Meski demikian, DPRD belum mengetahui secara detail kebutuhan tambahan modal tersebut. Sebab, PT BPE disebut belum menyampaikan rincian kebutuhan operasional maupun rencana pengembangan usaha.
“Sekarang belum muncul angkanya, jadi kami juga belum tahu kebutuhannya apa saja,” ucap Jayadi.
Dia menambahkan, dalam Perda penyertaan modal untuk PT BPE sebenarnya disiapkan hingga Rp 4 miliar. Namun sampai saat ini realisasi yang sudah dicairkan baru Rp 1 miliar. Sedangkan pada 2026 direncanakan ada tambahan sekitar Rp 850 juta.
Sementara itu, anggota Komisi B DPRD BloranSiswanto berharap, pembagian deviden PT BPE kedepan bisa lebih besar. DPRD menargetkan deviden minimal di atas Rp 1 miliar.
“Kalau target dari BPE sekitar Rp 700 juta, kami belum puas. Harusnya bisa di atas Rp 1 miliar, paling tidak Rp 1,5 miliar,” tegasnya. (hul/ind)
Editor : Yuan Edo Ramadhana