RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Anggaran bagi Pemerintah Desa (Pemdes) makin terbatas.
Selain dana desa (DD) yang dikepras signifikan, tahun ini Pemkab Blora tidak menggelontorkan bantuan keuangan kabupeten (Bankab) kepada sejumlah desa.
Kondisi ini tentu cukup sulit bagi Pemdes yang masih memiliki banyak PR perbaikan di wilayah masing-masing.
Anggota Komisi A DPRD Blora Muchammad Mukhlisin menyayangkan tidak adanya Bankab.
Sehingga, diakuinya, agenda yang di desa akan tersendat, bahkan infrastruktur tidak masif seperti tahun sebelumnya.
"Infrastruktur desa mungkin tidak akan seperti tahun-tahun sebelumnya, yang itu banyak juga dikaver oleh Bankab dan dana desa," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, kondisi Pemkab Blora saat ini sedang prihatin dengan adanya pemotongan transfer ke daerah (TKD) cukup besar, yang membuat Bankab terpaksa ditiadakan tahun ini.
"Semoga TKD nantinya ada tambahan dari pusat," ujarnya. Meski tidak ada Bankab, pihaknya meminta, Pemdes tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
"Mungkin kegiatan fisik dan yang lain akan berkurang, tapi pelayanan tetap harus jalan karena itu tugas mereka (Pemdes, red)," katanya.
''Dalam hal layanan, saya percaya profesionalisme dari teman-teman aparatur desa,'' sambungnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kabid Penataan, Pengembangan, dan Pengelolaan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora Suwiji membenarkan tidak adanya anggaran Bankab tahun ini untuk desa.
Baca Juga: Pemkab Blora Bakal Kaji Ulang Efektivitas TP2D, Imbas Pemotongan TKD Tahun Depan
Suwiji menjelaskan, tahun lalu Pemkab Blora masih menggelontorkan Rp 47,71 miliar, yang dibagikan kepada 149 desa dari total 271 desa.
Kemudian pada Tahun 2024, Pemkab Blora menggelontorkan Bankab sebesar Rp 58,02 miliar.
''Tahun ini nol. Bankeu Kabupaten Blora untuk sarana prasarana desa di Tahun 2025 hanya sebesar Rp 47.718.500.000,'' pungkasnya. (ozi/ind)
Editor : Bhagas Dani Purwoko