BLORA, Radar Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora tidak berfokus pada lembaga keuangan untuk rencana pinjaman daerah Rp 215 miliar. Sebab, ada skema lain yang membolehkan pinjaman daerah bisa dari non-bank.
Beberapa opsi mulai diperhitungkan, termasuk bunga kredit yang paling kecil. Pemkab bakal mulai menjaring instansi yang menawarkan pinjaman. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Blora Susi Widyorini menerangkan, pagu anggaran pinjaman daerah sudah dipasang di APBD 2025.
Selanjutnya, pemkab bakal mengadakan penjaringan instansi yang menawarkan pinjaman. ’’Pinjaman daerah sudah kami pasang, nanti ada beauty contest (masing-masing instansi akan dipilih yang paling menguntungkan pemkab),” jelasnya. Widyorini melanjutkan, beberapa poin yang akan diperhitungkan dalam memilih pinjaman daerah yakni instansi dengan bunga kredit paling rendah dan menguntungkan.
’’Januari ini akan segera kami lakukan,” katanya. Pihaknya menegaskan, pemkab tidak terpaku pada lembaga keuangan bank. Sebab, nomenklatur baru dari kementerian keuangan untuk pinjaman daerah juga bisa berasal dari non-bank.
’’Semua kami tawari, karena ada beberapa skema pembiayaan baru dari kementerian keuangan, sekarang ada banyak,” katanya. Ia mencontohkan, di bawah Kementerian Keuangan ada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), juga menawarkan pinjaman dari pemerintah pusat.
Selain itu, pihaknya mengaku sudah ada sosialisasi dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) yang menawarkan semacam pembiayaan. ’’Mereka juga menawarkan semacam pembiayaan, skema pembaiayaan dikembangakn terus ini menarik,” ungkapnya.
Widyorini menegaskan, semua yang mengikuti beauty contest pinjaman daerah bakal mendapat porsi yang sama untuk memaparkan materi. Tentu, pemkab bakal mempertimbangkan yang paling relevan dan menguntungkan bagi daerah.
’’(Pinjaman) dengan bunga yang paling minim dan dengan skema pembayaran yang paling ringan,” tandasnya. Ditanya terkait bunga kredit yang bakal dipatok untuk pinjaman daerah. Pihaknya tidak bisa memastikan.
Sebab, perlu melihat kondisi pasar dan alat ukur fiskal yang lain. ’’Tidak bisa dipatok bunga harus berapa, nanti melihat kondisi pasar juga, kami bandingkan dengan deposito dan sebagainya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Blora Mustopa menjelaskan, pinjaman daerah telah disepakati bersama dengan nominal Rp 215 miliar. Dana pinjaman tersebut rencana digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan. (luk/bgs)
Editor : Yuan Edo Ramadhana