BLORA, Radar Bojonegoro – Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Blora masih rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Blora, IPS Kota Sate ini 2,30. Tentu jadi catatan bagi pemkab setempat untuk ditingkatkan.
Pemkab berencana tingkatkan capaian, agar menghasilkan data pemerintahan yang lebih berkualitas.
Kepala BPS Blora Rukhedi menerangkan, setalah dilakukan penilaian, IPS Blora sebanyak 2,30. Nilai tersebut dikategorikan cukup. Ada beberapa catatan yang perlu ditingkatkan yakni pada akurasi data.
‘’Kalau akurasinya belum, harus menjadi perhatian, itu yang menjadi catatan bagi Pemkab Blora,’’ ujarnya.
Rukhedi menjelaskan, ada lima kriteria penilaian IPS, yakni domain prinsip satu data indonesia (SDI), kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, dan statistik nasional.
Masing masing domain terdapat indikator yang dinilai. ‘’Misalkan kualitas data ini yang menjadi catatan penting buat pemda. Apakah aturan sop sudah dibangun, apakah sdm sudah profesional di bidang statistik, semua indikator kita rangkum dalam daftar indeks,’’ ungkapnya.
Plt Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati mengimbau seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) meningkatkan pelaksanaan statistik sektoral untuk menghasilkan data yang lebih berkualitas.
Menurutnya, kebijakan yang berkualitas hanya dapat dirumuskan berdasarkan data yang akurat, relevan, dan berkelanjutan.
‘’Tidak bisa hanya mengandalkan data yang belum teruji. Untuk itu, mari perkuat upaya penyelenggaraan statistik sektoral di setiap OPD,” ujarnya saat rapat di Bappeda.
Etik menerangkan, IPS Blora berada di nomor 35 se Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Sehinga, perlu langkah konkret untuk memperbaiki peringkat tersebut. Kolaborasi semua pihak penting untuk mewujudkan Satu Data Indonesia di Kabupaten Blora.
‘’Dengan data yang berkualitas, kita dapat mendukung kebijakan yang lebih responsif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia mengungkapkan, tahun ini, sampel penilaian IPS melibatkan dua OPD, yaitu Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Dindagkop UKM) serta BPBD. Untuk tahun depan, lima OPD prioritas telah ditetapkan sebagai sampel penilaian, yakni BPBD, Dindagkop UKM, Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan (DP4), Dinas Sosial dan P3A, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
‘’Kami berharap BPS Kabupaten Blora memberikan bimbingan kepada OPD agar pelaksanaan statistik sektoral dapat sesuai dengan prinsip SDI,’’ jelasnya. (luk/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana