BLORA, Radar Bojonegoro - Pembahasan rancangan P-APBD 2023 Blora masih alot. Bahkan, beberapa fraksi di tubuh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Blora menilai lambat. Sehingga, beberapa fraksi tersebut mengadakan konferensi pers di ruang lobi DPRD Blora kemarin (15/9).
Wakil Ketua DPRD Blora Siswanto mengatakan, rancangan P-APBD 2023 memang masih dalam tahap pembahasan. Diketahui, dalam perubahan tersebut difokuskan untuk menganggarkan Pilkada nanti.
‘’Sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) memang begitu. Selain itu juga bonus atlet Blora yang ikut serta di Porprov kemarin,” jelas anggota Fraksi Partai Golkar tersebut.
Hal ini juga disoroti anggota DPRD Blora Supardi. Ia mengatakan, pengesahan P-APBD 2023 menunggu akhir bulan hanyalah mengulur waktu.
Menurutnya, tidak ada kejelasan dalam pembahasan perubahan tersebut.
‘’Hampir setengah bulan tidak ada hasilnya. Harusnya ini segera didok. Kasihan masyarakat di bawah menunggu adanya anggaran,” ucapnya.
Khususnya soal pengairan. Kalau molor sampai akhir bulan, pembelian tangki air untuk bantuan air bersih jadi sia-sia.
‘’Sebab perkiraan Oktober kan sudah masuk musim hujan. Yang jelas ini tidak ada unsur politis,” kata anggota Fraksi Partai Golkar itu.
Selain itu, anggota Fraksi Partai Demokrat Iwan Krismiyanto menyinggung terkait pembayaran BPJS Kesehatan.
Jika tak terbayarkan, maka jelas akan merugikan masyarakat Blora. Karena, pembayaran BPJS Kesehatan Blora masih kekurangan dana sekitar Rp 1,8 Miliar.
‘’Kami tidak mau seperti Kabupaten Malang yang tidak sanggup membayar iuran PBI (penerima bantuan iuran). Kesehatan ini faktor utama kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga: P-APBD Diproyeksikan Naik Rp 2,5 Triliun, Pendapatan Bakal Bertambah Rp 122 Miliar
Anggota Fraksi PPP Achlif Nugroho Widi Utomo mengatakan, perubahan anggaran yang berlarut ini memengaruhi optimalisasi penyerapan anggaran. Terlebih, anggaran kegiatan fisik.
‘’Kami ingin mendorong P-APBD segera disahkan dan bisa segera digunakan untuk anggaran pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan untuk kebutuhan masyarakat,” terangnya.
Sementara itu, anggota DPRD lainnya Mochammad Muchlisin juga sepakat dengan keinginan tersebut.
Menurutnya, segala yang dilakukan harus menggunakan asas manfaat. Jika tak segera difinalkan akan semakin memperparah kondisi. (hul/bgs)
Editor : Yuan Edo Ramadhana