’’Koordinasi dengan KPU, Bawaslu. Karena ASN kan milik pemda. Secara kepegawaian, mereka di bawah pemda.’’
SISWANTO, Wakil Ketua DPRD Blora
BLORA, Radar Bojonegoro - DPRD Kabupaten Blora meminta Pemkab segera menangani aparatur sipil negara (ASN) yang rangkap jadi panitia pemilihan kecamatan (PPK). Sebab, ada enam ASN ataupun PPPK yang rangkap jadi PPK.
Wakil Ketua DPRD Blora Siswanto mengatakan, sesuai dengan ketentuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ASN atau PPPK yang juga menjadi anggota panitia penyelanggara pemilu berisiko untuk diberhentikan sementara.
Menurutnya, pemerintah daerah (pemda) perlu mengundang pihak-pihak penyelenggara pemilu untuk menindakanjuti hal tersebut. ‘’Jangan langsung memberhentikan sesuai aturan dari pusat. Perlu digarisbawahi, mereka warga Blora yang harus diarahkan,’’ jelasnya.
Menurut Siswanto, pemda sebaiknya berkoordinasi lintas sektoral yang menurutnya bisa memecahkan masalah tersebut. ‘’Koordinasi dengan KPU, Bawaslu. Karena ASN kan milik pemda. Secara kepegawaian, mereka di bawah pemda,’’ jelasnya.
Ia berharap tidak ada pihak-pihak dirugikan dengan keputusan lebih lanjutnya nanti. ‘’Agar adil dan mampu diterima oleh pihak terkait,’’ jelasnya.
Ketua KPUK Blora Mohamad Khamdun mengatakan, tidak ada masalah jika tidak mengganggu kinerja saat menjalani pekerjaannya menjadi panitia penyelenggara pemilu ataupun terhadap profesi awalnya. ‘’Pendaftar ASN menggunakan surat pernyataan dari pihaknya untuk mendaftar. Surat ini bisa menjadi penguat dalam kinerjanya nanti,’’ jelasnya. (adv) Editor : M. Yusuf Purwanto