Sejalan dengan turunnya angka stunting di daerah, saat ini pemkab masih perlu menuntaskan penanganan stunting 21,5 persen.
Data dari aksi.bangda.kemendagri.go.id memaparkan, jumlah balita di daerah berjumlah 47.077 balita. Dengan kategori kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan, anak dengan tubuh pendek berjumlah 2.820 anak dan 884 anak dengan tingkat stunting sangat pendek. Sedangkan prevelensi di daerah berjumlah 7,9 persen.
Terdata 28 Desa yang tingkat prevelensi stunting masih di atas 14 persen, seperti Desa Bangkleyan, Kecamatan Jati dengan prevelensi 16,6 persen dari jumlah 193 anak terdapat 16 kategori pendek dan 16 kategori sangat pendek.
Kemudian Desa Kadengan, Kecamatan Randublatung dengan jumlah 174 anak 23 kategori pendek 2 sangat pendek dengan prevelensi 14,4 persen. Desa/Kecamatan Kedungtuban berjumlah 405 anak dengan 82 kategori pendek, 18 anak kategori sangan pendek tingkat prevelensi 24,7 persen.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Blora, Edy Widayat menjelaskan, penanganan stunting tahun ini difokuskan pada 34 desa dan kelurahan. Dengan tingkat penyebaran di semua wilayah dengan tingkat populasi yang berbeda.
“Ada rumus untuk menghitungnya, setidaknya ada 29 indikator, seperti ada ibu hamil dan remaja di rumah itu,” jelasnya.
Untuk mengurangi angka stunting, menurut Edi, program utama yang dijalankan perbaikan gizi bagi balita yang sudah dinyatakan terkena stunting. Sedangkan untuk remaja juga terdapat pemberian pil penambah darah. “Pemberian makanan seimbang untuk memperbaiki gizi,” tuturnya.
Edi mengungkapkan, tahun ini fokus penanganan 21,5 persen stunting di daerah, dengan tingkat prevelensi stunting 1,87 persen, sedangkan zero stunting ditargetkan 2024, hal itu sejalan dengan target nasional stunting turun menjadi 14 persen. “Ini juga merupakan program nasional bukan hanya pemkab,” tegasnya.
Edy menjelaskan, pemkab telah mewajibkan setiap OPD terkait untuk memberikan porsi anggara pada program penurunan stunting di daerah. Dengan berkolaborasi berbagai pihak penuntasan stunting akan lebih cepat. “Sebetulnya koordinator ada di dinas pengendalian penduduk dan kebuarga berencana,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas DPPKB Blora Purwanto saat dikonfirmasi Radar Bojonegoro terkait penanganan stunting belum memberikan jawaban hingga berita ini ditulis. (luk/msu) Editor : M. Yusuf Purwanto