"Kami usulkan pembangunan ke depan bisa lebih responsif bagi disabilitas, usulan-usulan seperti perogram pemberdayaan diharapkan menyentuh para disabilitas," kata Ketua Disabilitas Blora Mustika Ghofur saat mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Keren kemarin (9/3).
Gofur menjelaskan, saat ini program diberikan kepada disabilitas masih minim. Berharap ada peraturan bupati (perbup) lebih spesifik membahas pemberdayaan disabilitas. "Sebenarnya para disabilitas mempunyai kemampuan jika diberdayakan. Kalau kami dampingi ada yang mulai mengembangkan usaha batik, minuman sirup," ungkapnya.
Sofi salah satu peserta musrenbang menegaskan, pembangunan infrastruktur seperti di kantor-kantor bisa lebih ramah difabel.
Mengusulkan agar segmentasi disabilitas dalam akses publik direspons lebih oleh pemkab.
"Akses-akses publik seperti kantor bisa ramah difabel," terangnya.
Menanggapi beberapa usulan, Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati mengaku akan menampung dan merealisasikan usulan-usulan para peserta Musrenbang Keren. Terkait akses publik bagi disabilitas, pihaknya akan mengintruksikan setiap kantor sampai tingkat desa ramah difabel.
"Supaya mudah untuk mengakses layanan publik," jelasnya.
Perlu diketahui, Musrenbang Keren upaya pemkab menampung usulan para disabilitas, anak-anak, pemuda, perempuan dan usia lanjut. Dari berbagai perwakilan menyampaikan beragam usulan. Tentu sesuai kebutuan masing-masing kelompok.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Blora Mahbub Djunaidi mengatakan, terkait disabilitas saat ini sudah ada peraturan daerah (perda), sedangkan perbub sedang dibahas.
"Kami push untuk semua OPD bisa merealisasikan usulan-usulan," terangnya.
Dari usulan-usulan musrenbang, menurut Mahbub, pendanaan merealisasikannya akan mempertimbangkan kemampuan daerah. Pemkab saat ini sudah mengupayakan berkolaborasi dengan beberapa pihak seperti Bank Jateng dan instansi lain. (luk/rij) Editor : M. Yusuf Purwanto