BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Komisi C DPRD Bojonegoro akan melakukan rapat evaluasi terkait sekolah-sekolah yang tidak melakukan ataupun menyelesaikan pengisian pangkalan data sekolah dan siswa (PDSS).
Hal tersebut lantaran para siswa, khususnya yang eligible memiliki hak untuk mendaftar seleksi nasional berbasis prestasi (SNBP). Sedangkan, sekolah memiliki tanggung jawab untuk menginputkan data agar para siswa bisa mendaftar SNBP.
Anggota DPRD Komisi C Mochlasin Afan mengatakan, banyak sekolah di tingkat nasional mengalami problem yang sama terkait ini. Jadi, tidak hanya di Bojonegoro. Namun, telah diberi waktu perpanjangan pengisian pada Rabu (5/2).
Jika sampai batas waktu tersebut masih ada data yang belum terinput, maka, harus ada evaluasi, terutama dari pihak sekolah. ’’Kalau alasannya adalah sistem yang bermasalah. Tapi, kenapa sekolah yang lain bisa? Artinya, ada kesiapan sekolah yang perlu dipertanyakan,” ujarnya.
Menurutnya, pengisian PDSS untuk SNBP merupakan agenda tahunan. Harusnya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Jadi, apabila masih ada yang tercecer, harus dilakukan evaluasi. Apakah ada unsur kesengajaan dari sekolah tersebut.
Rerata sekolah yang belum mengisi atau tidak menyelesaikan finalisasi adalah sekolah swasta. Untuk sekolah negeri, rerata hampir semua bisa dan terpenuhi. Afan menyampaikan, untuk menimalisasi permasalahan tersebut kembali terulang.
Harapannya, pihak sekolah harus mempersiapkan tenaga operator, infrastruktur untuk melakukan input data, jaringan, dan hal-hal lainnya. Terkait anggaran, menurutnya, tidak rasional apabila hal tersebut yang menjadi alasan.
Mengingat, setiap tahun sekolah teralokasi dana BOS. ’’Nanti kami akan berkoordinasi dengan cabang dinas pendidikan (cabdindik). Saya kira, harus ada edaran atau briefing khusus untuk sekolah-sekolah tersebut. Agar tidak mengesampingkan hak-hak siswa,” bebernya.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Jawa Timur Wilayah Bojonegoro-Tuban Hidayat Rahman mengatakan setelah berkoordinasi cepat dengan dindik provinsi sehingga ada perpanjangan finalisasi PDSS. Sehingga semua sekolah negeri bisa tuntas mengisi PDSS.
Rahman menjelaskan agar tidak terjadi kendala seperti dialami SMKN Dander dan SMKN Sumberrejo kemarin (6/2) pihaknya kembali melakukan rapat koordinasi di SMKN 2 Bojonegoro. Tentu untuk mengevaluasi program di 2024 lalu. Temasuk pengisian PDSS.
Menurut Rahman, pihak sekolah khususnya bagian data dan operator harus siap setiap saat. Terutama ketika tahap unggah data. Termasuk melakukan koordinasi dengan kepala sekolah maupun wakil kepala sekolah.
‘’Sehingga permintaan data yang sudah di tenggat waktu pengunggahan maka bisa segera diunggah,” jelasnya.
Rahman mengaku ketika menjelang detik penutupan unggah data akan terjadi penumpukan akses. Terlebih server diakses semua sekolah di seluruh Indonesia. (ewi/irv/bgs)
Editor : Yuan Edo Ramadhana