Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Usai Perpanjangan, Komisi C DPRD Bojonegoro Bakal Evaluasi Finalisasi PDSS

Y
Penulis: Yuan Edo Ramadhana❯
Infografis Perpanjangan Finalisasi PDSS di Bojonegoro (AINUR OCHIEM/RADAR BOJONEGORO)
Infografis Perpanjangan Finalisasi PDSS di Bojonegoro (AINUR OCHIEM/RADAR BOJONEGORO)

 


Advertisement

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Komisi C DPRD Bojonegoro akan melakukan rapat evaluasi terkait sekolah-sekolah yang tidak melakukan ataupun menyelesaikan pengisian pangkalan data sekolah dan siswa (PDSS).

Hal tersebut lantaran para siswa, khususnya yang eligible memiliki hak untuk mendaftar seleksi nasional berbasis prestasi (SNBP). Sedangkan, sekolah memiliki tanggung jawab untuk menginputkan data agar para siswa bisa mendaftar SNBP.

Anggota DPRD Komisi C Mochlasin Afan mengatakan, banyak sekolah di tingkat nasional mengalami problem yang sama terkait ini. Jadi, tidak hanya di Bojonegoro. Namun, telah diberi waktu perpanjangan pengisian pada Rabu (5/2).

Advertisement

Jika sampai batas waktu tersebut masih ada data yang belum terinput, maka, harus ada evaluasi, terutama dari pihak sekolah. ’’Kalau alasannya adalah sistem yang bermasalah. Tapi, kenapa sekolah yang lain bisa? Artinya, ada kesiapan sekolah yang perlu dipertanyakan,” ujarnya.

Menurutnya, pengisian PDSS untuk SNBP merupakan agenda tahunan. Harusnya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Jadi, apabila masih ada yang tercecer, harus dilakukan evaluasi. Apakah ada unsur kesengajaan dari sekolah tersebut.

Rerata sekolah yang belum mengisi atau tidak menyelesaikan finalisasi adalah sekolah swasta. Untuk sekolah negeri, rerata hampir semua bisa dan terpenuhi. Afan menyampaikan, untuk menimalisasi permasalahan tersebut kembali terulang.

Advertisement

Harapannya, pihak sekolah harus mempersiapkan tenaga operator, infrastruktur untuk melakukan input data, jaringan, dan hal-hal lainnya. Terkait anggaran, menurutnya, tidak rasional apabila hal tersebut yang menjadi alasan.

Mengingat, setiap tahun sekolah teralokasi dana BOS. ’’Nanti kami akan berkoordinasi dengan cabang dinas pendidikan (cabdindik). Saya kira, harus ada edaran atau briefing khusus untuk sekolah-sekolah tersebut. Agar tidak mengesampingkan hak-hak siswa,” bebernya.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Jawa Timur Wilayah Bojonegoro-Tuban Hidayat Rahman mengatakan setelah berkoordinasi cepat dengan dindik provinsi sehingga ada perpanjangan finalisasi PDSS. Sehingga semua sekolah negeri bisa tuntas mengisi PDSS.

Rahman menjelaskan agar tidak terjadi kendala seperti dialami SMKN Dander dan SMKN Sumberrejo kemarin (6/2) pihaknya kembali melakukan rapat koordinasi di SMKN 2 Bojonegoro. Tentu untuk mengevaluasi program di 2024 lalu. Temasuk pengisian PDSS.

Menurut Rahman, pihak sekolah khususnya bagian data dan operator harus siap setiap saat. Terutama ketika tahap unggah data. Termasuk melakukan koordinasi dengan kepala sekolah maupun wakil kepala sekolah.

‘’Sehingga permintaan data yang sudah di tenggat waktu pengunggahan maka bisa segera diunggah,” jelasnya.

Rahman mengaku ketika menjelang detik penutupan unggah data akan terjadi penumpukan akses. Terlebih server diakses semua sekolah di seluruh Indonesia. (ewi/irv/bgs)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

 DPRD Bojonegoro Desak Prioritaskan Warga Lokal, Kades Akui Proses Tak Transparan

DPRD Bojonegoro Desak Prioritaskan Warga Lokal, Kades Akui Proses Tak Transparan

Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro Ahmad Supriyanto mendukung yang dilakukan warga Desa Ngampel, Kecamatan Kapas agar Pertamina EP Sukowati Field komitmen dan memenuhi kesepakatan yang telah dibangun dengan warg

Butuh Solusi Jangka Panjang Bencana Langganan, DPRD Dorong Pembentukan Satgas Kebencanaan

Butuh Solusi Jangka Panjang Bencana Langganan, DPRD Dorong Pembentukan Satgas Kebencanaan

Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro telah memanggil instansi terkait, mulai organisasi perangkat daerah (OPD) dari dinas perumahan, kawasan permukiman, dan cipta karya (PKPCK), badan perencanaan pembangunan daerah (ba

Raperda Dana Abadi Lingkungan Kandas

Raperda Dana Abadi Lingkungan Kandas

Badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda) dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) gagal membahas rancangan peraturan daerah

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer