
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Beredarnya video dan foto di media sosial berbagai platform yang mirip Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bojonegoro Handoko Sosro Hadi Wijoyo memakai kaus warna merah di acara PDI-Perjuangan membuat geger jagat maya.
Video dan foto itu tersebar di beberapa media sosial grup WhatsApp, dan langsung mengundang tanggapan negatif.
Video dan foto mirip Ketua Bawaslu Bojonegoro tersebut kini viral di medsos dan diteruskan berulangkali oleh netizen.
Anwar Soleh, salah satu pecinta medsos WhatsApp, turut mengomentari unggahan foto dan video tersebut.
‘’He..He..he..njarrak...merasa kebal hukum..hee," komentar Anwar. Sementara netizen lain, Dian Widodo, juga berkomentar "Oh. Kayake itu kok Ketua Bawaslu pak...," timpal Dian.
Ketua Umum PC PMII Bojonegoro Danang Prasetyo turut mengomentari video dan foto mirip Ketua Bawaslu Bojonegoro tersebut. Menurut dia, jika benar video dan foto tersebut adalah Ketua Bawaslu Bojonegoro, Handoko Sosro Hadi Wijoyo, perlu dipertanyakan netralitas lembaga pengawas pemilu.
Sebab, lanjut Danang, keputusan yang dibuat Bawaslu Bojonegoro dalam menangangi pelanggaran Pilkada Bojonegoeo terkesan condong pada paslon 01 Teguh Haryono dan Farida Hidayati yang diusung PDI-Perjuangan dan Perindo.
“Bukti digital tak bisa diingkari, Handoko pernah jadi penyelenggara kegiatan yang dilakukan PDI-P," ujar Danang.
Danang kemudian memberberkan sejumlah keputusan Bawaslu yang condong memihak paslon 01. Di antaranya penanganan dugaan netaralitas kepala Desa Kabalan yang dinyatakan bersalah karena merugikan paslon 01, penanganan dugaan netralitas 178 kepala Desa di Bojonegoro diputus melanggar netralitas.
Danang kemudian membandingkan keputusan Bawaslu Bojonegoro terhadap dugaan money politics yang dilakukan Farida Hidayati, cawabup 01, tidak diproses.
Dan dugaan pelanggaran ASN Kepala Dinas Kominfo, sampai kini tak ditindaklanjuti karena terkesan menguntungkan paslon 01. "Keputusan tersebut semakin mengindikasikan ada keberpihakan Bawaslu kepada paslon 01," sindirnya.
Danang mengungkapkan, sekitar dua tahun lalu Handoko bahkan pernah jadi panitia kegiatan atas nama Repdem untuk menarik pemilih muda, yaitu lomba e-sport bertajuk Mobile Legends Banteng Competition, yang dilaksanakan di kantor DPC PDI Perjuangan Bojonegoro.
"Padahal, syarat daftar Bawaslu harus mengundurkan diri minimal 5 tahun," kata Danang.
Danang menyebut, praktik dilakukan Handoko, patut diduga melanggar pasal 117 Ayat (1) huruf (i) undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa syarat untuk mendaftar sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten adalah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon. Menurutnya, Handoko patut juga diduga melanggar Pasal (8) huruf (a) peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017.
Danang menegaskan, jika dugaan itu benar, ini jadi momen pertama kali di Bojonegoro, bahwa ketidaknetralan Bawaslu tercium secara sistematik.
"Ini buruk bagi lembaga yang dibiayai negara untuk bersikap netral, justru terlihat mata dikendalikan kader Parpol," pungkasnya.
Ketua Bawaslu Bojonegoro, Handoko Sosro Hadi Wijoyo sedang berupaya dikonfirmasi terkait kebenaran vido dan foto mirip dirinya di acara PDI-Perjuangan. (*/edo/cho)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




