Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dinas PMD Blora Minta Desa Tetap Optimistis Hadapi Tekanan Fiskal

R
Penulis: Rahul Oscarra Duta❯
Ilustrasi Dana Desa.
Ilustrasi Dana Desa.

 


Advertisement

RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Efisiensi anggaran dana desa tidak boleh menjadi alasan untuk pasrah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Blora, Yayuk Windarti, mengingatkan seluruh pemerintah desa (pemdes) agar tetap optimistis dan kreatif di tengah keterbatasan fiskal tahun 2026.

“Jangan karena efisiensi lalu tidak ada anggaran terus diam. Tidak bisa begitu. Masyarakat tidak melihat itu efisiensi atau tidak. Mereka tahunya kebutuhan harus tetap berjalan,” tegasnya.

Menurut Yayuk, kondisi anggaran yang mengetat justru menuntut desa untuk lebih cermat memilah prioritas tanpa mengorbankan kualitas keluaran (output) program. Pemerintah desa, kata dia, juga harus transparan menjelaskan kondisi riil kepada masyarakat.

Advertisement

“Desa harus pintar memilah mana yang paling prioritas, tetapi kualitasnya jangan sampai turun. Output-nya harus tetap sama,” ujarnya.

Ia mencontohkan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Jika sebelumnya nominal dan durasi relatif seragam, kini penyaluran harus lebih selektif karena pagu yang terbatas.

“Sekarang harus jelas siapa yang benar-benar prioritas menerima. Besarannya sudah ada ketentuan maksimal, periodenya juga diatur. Jadi, tidak bisa disamakan seperti dulu,” jelasnya.

Advertisement

Yayuk juga meminta desa bijak memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Jika ada warga yang sudah terakomodasi bantuan pusat, anggaran desa dapat dialihkan untuk kebutuhan mendesak lainnya.

“Kalau sudah ter-cover DTKS dari Kemensos, sebaiknya dana desa dipakai untuk prioritas lain. Masih ada masalah stunting yang harus ditangani dan balita yang perlu perhatian,” katanya.

Ia menekankan bahwa 2026 menjadi tahun krusial bagi desa untuk menuntaskan visi-misi kepala desa. Sebab, memasuki 2027, fokus pemerintahan akan mulai terpecah dengan agenda politik dan tahapan pemilihan kepala desa (pilkades).

“Tahun ini praktis tahun terakhir untuk mewujudkan visi. Tahun 2027 tinggal penyelesaian (finishing). Setelah Maret, apalagi pascarelasi Lebaran, sudah masuk proses pilkades. Konsentrasi pasti terbagi,” tandasnya. (hul/zim)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Refleksi HAN 2026: ATS Jadi PR Prioritas Pemkab Bojonegoro

Refleksi HAN 2026: ATS Jadi PR Prioritas Pemkab Bojonegoro

SEBANYAK 4.745 ATS, menjadi tantangan sekaligus pekerjaan rumah (PR) pemerintah kabupaten (pemkab)

Desa Drokilo Terima BKKD Rp 4,1 Miliar, Kades Jalani Sidang Korupsi

Desa Drokilo Terima BKKD Rp 4,1 Miliar, Kades Jalani Sidang Korupsi

Penerima BKKD tertinggi itu Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, sedangkan eks kades sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

JPU Siapkan Tuntutan Kades Drokilo

JPU Siapkan Tuntutan Kades Drokilo

Tim Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro sedang fokus menyusun berkas tuntutan untuk terdakwa Sutrisno, kades yang diduga menyelewengkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) 2021-2025.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer