214 Titik KDMP di Blora Masuki Proses Pembangunan Gerai

RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Sebanyak 214 titik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Blora sudah berproses dalam pembangunan gerai. Sementara hingga saat ini masih 81 titik yang terkendala lahan, sehingga melakukan permohonan ke Perhutani.

Dandim 0721 Letkol Inf Agung Cahyono mengatakan, hingga kini terdapat empat desa yang telah menyelesaikan seratus persen pembangunan.

‘’Dari 214 itu yang sudah jadi sekarang empat yaitu di Desa Jati, Gembyungan, Karangboyo, dan Kemantren itu sudah jadi,’’ terang Agung.

Hingga kini, menurutnya, progres pembangunan telah mencapai 72 persen dari total desa/kelurahan di Kabupaten Blora sejumlah 295 titik. Meski begitu, Agung mengakui, masih terdapat sejumlah kendala. Terutama terkait ketersediaan lahan di desa maupun kelurahan. Evaluasi terus dilakukan untuk desa-desa yang tidak memiliki aset desa maupun aset negara.

Sebagian desa, mengajukan penggunaan lahan Perhutani maupun instansi lainnya. Pengajuan tersebut telah tercatat dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten untuk melakukan permohonan.

‘’Sebagian memang ada yang mengajukan lahan Perhutani. Itu tercatat di kami dan para Kades sudah bersurat ke Dinas PMD sekitar ada 36 permohonan ke Perhutani,’’ ujarnya.

Saat ini tersisa 81 desa yang masih akan mendapatkan pendampingan untuk ketersediaan lahan. Sehingga, ia berharap percepatan ketersediaan lahan dapat rampung pada bulan Maret 2026.

‘’Untuk target penyelesaian pembangunan (KDMP) diharapkan pada bulan Maret, termasuk permasalahan ketersediaan lahan untuk segera selesai dan dapat segera dibangun,’’ katanya.

Lebih lanjut, Agung menjelaskan, kemungkinan akan ada beberapa desa di Kecamatan Kradenan yang terlambat pembangunan. Pasalnya terdampak pembangunan Bendungan Karangnongko.

Atas kendala tersebut, Agung sudah melaporkan ke Pemerintah Pusat. Sementara pembahasan dengan Pemkab belum ada kepastian pergantian lahan.

‘’Desa Nginggil dan Ngraho (Kecamatan Kradenan) tidak dapat dibangun KDMP. Karena terkena dampak pembangunan Bendungan Karangnongko. Di sana pasti tenggelam dan tidak mungkin dibangun di situ," terangnya. ‘’Selain itu, Desa Ngadipurwo (Kecamatan Blora kota) dilaporkan tidak memiliki lahan sama sekali, dan sudah kita laporkan,’’ sambung Agung.

Ia menambahkan, pembangunan KDMP tidak diperkenankan menggunakan lahan pribadi milik masyarakat atau pihak lainnya. Sehingga ketersediaan harus menggunakan lahan milik pemerintah atau negara.

‘’Kalau lahan harus ada. Tapi lahan tanah pribadi atau yang lain kan tidak diperbolehkan,’’ tandasnya. (hul/ind)