DPRD Bojonegoro: Program Pemkab Sudah Berjalan Baik, Namun Masih Banyak yang Dapat Diperbaiki

RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Berakhirnya tahun 2025 juga menandai akhir tahun pertama Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro di bawah kepemimpinan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah. Sepanjang tahun, keduanya mulai menjalankan berbagai program baru untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Ledre.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto mengamati bahwa sejauh ini, program-program yang dijalankan sudah berjalan cukup baik. Namun, dirinya juga mewanti-wanti pula masih banyak aspek yang dapat diperbaiki, terlebih pada 2026 Pemkab Bojonegoro berpotensi terkena dampak pemotongan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Tahun depan memang tidak mudah bagi kita semuanya. Kalau dulu kita agak diberikan ruang yang cukup longgar terhadap pengelolaan APBD, tahun depan ada beberapa hal yang mengharuskan kita mengencangkan ikat pinggang," ujar Sukur mengingatkan saat berkunjung ke studio Podcast Radar Bojonegoro pada Selasa (30/12).

Perubahan strategi pengelolaan APBD Bojonegoro banyak terpengaruh oleh pemotongan dana tranfser dari pusat ke daerah dalam jumlah signifikan. Selain itu, Pemkab Bojonegoro juga memiliki tanggungan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang meningkat, seiring banyaknya PPPK yang kini bekerja di lingkungan Pemkab.

"Ada pengurangan dana transfer hampir sekitar Rp 1 triliun. Ini jumlah yang cukup besar. Kemudian belanja pegawai naik cukup signifikan. Dari rata-rata Rp 1,3 triliun per tahun, ini naik menjadi sekitar Rp 2,3 triliun,” ungkapnya.

Pun demikian, Sukur meyakini bahwa turunnya APBD Bojonegoro tidak akan berdampak banyak pada program pemerintahan selama Pemkab cerdas dalam mengatur priorotas program.

“Tidak terlalu mengganggu jika pemerintah cerdas mengelola prioritas. Infrastruktur poros kecamatan hampir selesai, jadi sekarang fokus ke program yang pro-rakyat miskin,” tambahnya.

Dalam pengentasan kemiskinan, pandangan Sukur, salah satu program yang memiliki tingkat kesuksesan baik adalah gerakan ayam petelur mandiri (Gayatri). Pun demikian, Sukur mengingatkan agar tidak menjadikan Gayatri sebagai satu-satunya program andalan untuk mengentaskan kemiskinan.

“Dampaknya bagi penerima bisa mengangkat ekonomi karena ayam bantuan bisa bertelur dalam 1-3 bulan. Namun kedepannya konsep bantuan harus beragam, tidak hanya Gayatri,” jelas pria yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Bojonegoro tersebut.

Sebagai salah satu contoh, Sukur berpandangan program seperti Gayatri dan Domba Kesejahteraan mungkin kurang cocok bagi masyarakat di wilayah perkotaan, yang tidak memiliki banyak lahan untuk meletakkan perlengkapan peternakan ayam atau domba. Selain itu, variasi diperlukan pula sesuai usia penerima manfaat.

"Bagi masyarakat perkotaan yang hidupnya miskin, lahannya sempit, ini perlu penanganan khusus. Tidak mungkin dikasih ayam atau domba. Harus ada peningkatan skill dan kapasitas mereka, misalnya pelatihan perbengkelan atau alat berat agar mereka lebih mandiri," paparnya.

Selain itu, Sukur juga berharap Pemkab lebih aktif dan agresif dalam membuka pintu investasi, sehingga dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. “Berikan kemudahan perizinan atau diskon pajak untuk investor yang bisa menyerap 3.000-5.000 karyawan. Jika ada industri di pusat-pusat kemiskinan, itu akan lebih menjanjikan,” jelasnya. (edo/bgs)