Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Bojonegoro Usulkan Raperda BUMD Pangan Mandiri

Y
Penulis: Yuan Edo Ramadhana❯
WAKIL RAKYAT: DPRD sedang membahas tentang kebijakan, Pemkab telah mengajukan Raperda BUMD Pangan Mandiri. (YANA DWI KURNIYA WATI/RADAR BOJONEGORO)
WAKIL RAKYAT: DPRD sedang membahas tentang kebijakan, Pemkab telah mengajukan Raperda BUMD Pangan Mandiri. (YANA DWI KURNIYA WATI/RADAR BOJONEGORO)

 


Advertisement

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Pembahasan program pembentukan peraturan daerah kembali digelar. Alasannya terjadi usulan perubahan dari pemerintah kabupaten (pemkab).

Yakni, rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penyertaan modal badan usaha milik daerah (BUMD) pangan mandiri.

‘’Pemkab mengajukan surat perubahan Propemperda 2025 awal Februari,’’ kata Staf Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Bojonegoro Ari Suhikto.

Advertisement

Ari menjelaskan, sebelumnya 14 raperda masuk dalam pembahasan Propemperda 2025. Meliputi penyelenggaraan kearsipan, penanaman modal, bantuan bagi masyarakat miskin, pengarusutamaan gender (PUG), dan dana abadi daerah.

Kemudian, raperda tentang kawasan tanpa rokok (KTR), rencana pembangunan industri kabupaten (RPIK), serta perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah bank perkreditan rakyat (BPR) menjadi perseoran terbatas (PT).

Dilanjutkan raperda tentang organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah, perubahan ketika Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, rencana  pembangunan jangka menengah daerah 2025-2029, pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2024, perubahan (P) APBD 2025, serta raperda APBD 2026. ‘’Jadi, sebelumnya ada 14 raperda. Sudah ditetapkan satu raperda tentang perubahan BPR. Dan ada usulan satu dari pemkab,’’ terangnya.

Advertisement

Usulan tersebut meliputi raperda tentang penyertaan modal BUMD Bojonegoro Pangan Mandiri. Namun, dimasukkannya dalam propemperda atau tidak baru bisa dipastikan dalam rapat badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda) bersama pemkab 17 Februari mendatang.

‘’Jika disetujui artinya menjadi 15 peraturan yang masuk pembahasan Propemperda 2025,’’ jelasnya.

Ari menambahkan, mesti ada raperda telah ditetapkan tidak mengurangi atau menghilangkan peraturan dimaksud dalam propemperda.

Juga jumlah peraturan propemperda bersifat dinamis. Dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu dalam tahun anggaran yang sama sesuai kesepakatan DPRD dengan pemkab.

‘’Bisa (berubah). Sesuai kesepakatan eksekutif (pemkab) dan legislatif (DPRD),’’ pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkab Bojonegoro Teguh Wibowo mengatakan, telah mengajukan perubahan Propemperda 2025.

Yakni raperda tentang penyertaan modal perusahaan umum daerah (perumda) pangan mandiri. Sebab, menurutnya perda sudah ada, sedangkan penyertaan moidal belum sehingga diajukan. ‘’Iya, raperda penyertaan modal perumda pangan mandiri,” terangnya. (yna/msu)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Raperda Dana Abadi Lingkungan Kandas

Raperda Dana Abadi Lingkungan Kandas

Badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda) dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) gagal membahas rancangan peraturan daerah

Pemkab Blora Siapkan Perda Pertanian Organik

Pemkab Blora Siapkan Perda Pertanian Organik

Regulasi tersebut disiapkan untuk memperkuat pengembangan pertanian organik agar tidak berhenti sebagai program percontohan.

Setelah Pencabutan Perda 9/2010, PKDI Bojonegoro Desak ADD 20 Persen dari APBD

Setelah Pencabutan Perda 9/2010, PKDI Bojonegoro Desak ADD 20 Persen dari APBD

Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Bojonegoro Sudawam mengatakan, regulasi baru setelah dicabutnya Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang desa jangan sampai merugikan desa.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer