Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Blora Rencana Bentuk Perda Pengembangan Perpustakaan

Y
Penulis: Yuan Edo Ramadhana❯
RAMAH ANAK: Anak-anak sedang bermain dan membaca di salah satu sudut ruangan di Perpustakaan Kabupaten Blora. (M. LUKMAN HAKIM/RADAR BOJONEGORO)
RAMAH ANAK: Anak-anak sedang bermain dan membaca di salah satu sudut ruangan di Perpustakaan Kabupaten Blora. (M. LUKMAN HAKIM/RADAR BOJONEGORO)

 


Advertisement

BLORA, Radar Bojonegoro - Pengembangan literasi di daerah bakal mendapat angin segar. Sebab, ada rencana dibentuk Peraturan Daerah (Perda) Pengembangan Perpustakaan. Dengan terbentuknya hukum itu, diharapkan lebih memicu perpustakaan daerah untuk inklusif dan inovatif meningkatkan literasi di sekolah dan desa.

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Blora Mohammad Toha Mustopa mengungkapkan, pihaknya telah mengusulkan dibentuknya perda tersebut. Saat ini, telah menjadi perda inisiatif DPRD tahun ini.

Payung hukum tersebut diperlukan, lantaran tugas perpustakaan saat ini lebih luas. Tidak hanya memberikan fasilitas buku di gedung perpustakaan. Namun, juga ada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang lebih luas.

Advertisement

’’Perpusda (perpustakaan daerah) mempunyai kewajiban membantu dan menjalin sinergisitas untuk pengembangan di perpustakaan desa dan sekolah, pengembangan program berbasis literasi. Saat ini, juga harus ada transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS),” jelasnya.

’’Jadi, kelompok masyarakat yang ingin mengembangkan literasi diajak kerja sama menggunakan perpustakaan. Programnya berkembang, tidak hanya membaca,” imbuhnya. Ditanya terkait anggaran, menurutnya pada 2024 lebih mendapat perhatian dari tahun 2023.

Karena anggarannya bertambah. Pihaknya mencatat naik sekitar Rp 1 miliar dari tahun 2023, sekitar Rp 6 miliar menjadi 7 miliar.

Advertisement

Termasuk dana dari bantuan pusat berupa dana alokasi khusus (DAK). Tentu dengan adanya perda bakal lebih baik lagi. ’’Oh iya, kalau anggaran ada regulasinya, nanti kami berbicara ke pihak lain jadi lebih jelas programnya,” terangnya. Toha membeberkan, dengan kebijakan yang berpihak terhadap literasi di daerah, pihaknya optimistis indeks literasi bakal meningkat.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Blora Muchamad Muchlisin menjelaskan, perda pengembangan perpustakaan sudah masuk dalam daftar raperda yang akan dibahas tahun ini. Anggota dewan bakal mengawalnya hingga menjadi produk hukum. ’’Masuknya perda usulan DPRD,” pungkasnya. (luk/bgs)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Raperda Dana Abadi Lingkungan Kandas

Raperda Dana Abadi Lingkungan Kandas

Badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda) dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) gagal membahas rancangan peraturan daerah

Pemkab Blora Siapkan Perda Pertanian Organik

Pemkab Blora Siapkan Perda Pertanian Organik

Regulasi tersebut disiapkan untuk memperkuat pengembangan pertanian organik agar tidak berhenti sebagai program percontohan.

Setelah Pencabutan Perda 9/2010, PKDI Bojonegoro Desak ADD 20 Persen dari APBD

Setelah Pencabutan Perda 9/2010, PKDI Bojonegoro Desak ADD 20 Persen dari APBD

Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Bojonegoro Sudawam mengatakan, regulasi baru setelah dicabutnya Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang desa jangan sampai merugikan desa.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer