Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Raperda RPJPD 2025-2045 Bojonegoro Diparipurnakan

Y
Penulis: Yuan Edo Ramadhana❯
SAH: Pimpinan DPRD Bojonegoro bersama Pj Bupati Bojonegoro telah menandatangani nota persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 kemarin (5/7). (BHAGAS DANI PURWOKO/RADAR BOJONEGORO)
SAH: Pimpinan DPRD Bojonegoro bersama Pj Bupati Bojonegoro telah menandatangani nota persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 kemarin (5/7). (BHAGAS DANI PURWOKO/RADAR BOJONEGORO)

 


Advertisement

USAI Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, agenda dilanjutkan Rapat Paripurna Nota Penjelasan Bupati dan Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Bojonegoro 2025-2045.

Pj Bupati Adriyanto mengungkapkan, pembangunan Bojonegoro telah berjalan dinamis. Semangat pembangunan berkelanjutan akan terus dioptimalkan. Lalu, migas telah memberikan dampak positif untuk pembangunan dan perlunya transformasi untuk pertumbuhan ekonomi.

Adapun isu strategis 2025-2045 di antaranya pengentasan kemiskinan, peningkatkan SDM berdaya saing, penurunan pengangguran, peningkatan produktivitas, dan pembanguna desa dan kota.

Advertisement

’’Juga pelestarian lingkungqn hidup. Reformasi birokrasi yang adaptif dan inovatif. Tujuan utamanya memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat di Bojonegoro,” bebernya.

Selanjutnya, Jubir Fraksi PKB Suparno menyoroti migas yang menjadi sumber pendapatan Bojonegoro bukan merupakan energi baru terbarukan. Sehingga, perlu djpersiapkan dengan baik ke depannya. ’’Agar ekonomi dan kesejahteraan tetap terjaga,” ucapnya.

Fraksi PKB merekomendasikan agar ada pembahasan lebih lanjut terkait Raperda RPJPD 2025-2045. Sehingga, sesuai harapan seluruh masyarakat Bojonegoro. (*/bgs)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tahapan Bisa Dihentikan Jika Calon Kades Tunggal

Tahapan Bisa Dihentikan Jika Calon Kades Tunggal

Ketua Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Bojonegoro Sudiyono menjelaskan, ada empat klausul yang dibahas dalam raperda tersebut. Pertama perihal masa jabatan kades menjadi delapan tahun. Serta, kades menjabat dua periode sebelum Undang-Undang (

Calon Kades dari Luar Desa Harus Kantongi Dukungan 10 Persen

Calon Kades dari Luar Desa Harus Kantongi Dukungan 10 Persen

Rapat Pansus Raperda Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa kemarin memutuskan beberapa klausul, selain syarat calon kades dari luar desa, juga masa verifikasi berkas cakades ada pengaduan/masukan dari masyarakat

DPRD Bojonegoro Gelar Paripurna Penetapan Dua Raperda

DPRD Bojonegoro Gelar Paripurna Penetapan Dua Raperda

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro menetapkan dua rancangan peraturan daerah (raperda).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer