Oleh:
Ali Muhtadin
Peneliti di Center for Uyghur Studies
BOJONEGORO bukan lagi sekadar titik sunyi di peta Jawa Timur yang hanya dikenal melalui luapan banjir tahunan Bengawan Solo. Dalam satu dekade terakhir, telah bertransformasi menjadi raksasa fiskal.
Berkat kucuran Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari Blok Cepu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro melesat ke angka yang fantastis, menembus Rp7 triliun hingga Rp8 triliun.
Dengan modal finansial sebesar itu, Bojonegoro secara teoretis memiliki segala syarat untuk menjadi "kiblat" pendidikan di Jawa Timur, atau bahkan nasional.
Namun, kenyataan di lapangan justru menyuguhkan paradoks yang menyesakkan dada. Di balik gedung-gedung megah dan retorika kesuksesan pembangunan, sebenarnya sedang membangun sebuah "Menara Gading" pendidikan yang fondasinya keropos.
Baca Juga: Opini: Tuhan Versus Manusia
Ironi Angka Putus Sekolah (ATS)
Tragedi terbesar dalam narasi pembangunan Bojonegoro adalah kegagalan dalam menjaga anak-anak untuk tetap tinggal di bangku sekolah.
Data terbaru per April 2026 menjadi tamparan keras bagi wajah pemerintah daerah. Bayangkan, hanya dalam kurun waktu tiga bulan—sejak Januari hingga April 2026—angka Anak Tidak Sekolah (ATS) melonjak drastis dari 4.143 anak menjadi 5.610 anak.
Kenaikan sebanyak 1.467 anak dalam sekejap ini bukan sekadar statistik di atas kertas; ini adalah 1.467 masa depan yang sedang terancam redup.
Bagaimana mungkin di sebuah daerah yang secara resmi telah menetapkan Perda Dana Abadi Pendidikan sebesar Rp3 triliun pada akhir 2025 lalu, justru mengalami "kebocoran" masif pada jumlah siswanya?
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
