Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Opini: Krisis Regenerasi Petani

M
Penulis: Muhammad Suaeb❯
BURUH TANI: Buruh tani sedang mengangkut hasil panen petani, sejak 2022 kantong kemiskinan tertinggi di Kecamatan Kedungadem, Ngasem, dan Tambakrejo.
BURUH TANI: Buruh tani sedang mengangkut hasil panen petani, sejak 2022 kantong kemiskinan tertinggi di Kecamatan Kedungadem, Ngasem, dan Tambakrejo.

 

Oleh:
Choirul Anam
Ketua PAC Ansor Balen, Perangkat Desa Margomulyo Kecamatan Balen 

 


Advertisement

DI atas kertas, angka sering terlihat dingin. Namun di balik angka itu, ada cerita tentang manusia, pilihan hidup, dan perubahan zaman. Berita tentang menyusutnya tenaga kerja di sektor pertanian Bojonegoro turun sebanyak 20,17 ribu orang, bukan sekadar kabar ekonomi. Ia adalah potret pergeseran cara pandang generasi, perubahan nilai, dan kegelisahan masa depan desa.

Bojonegoro selama ini dikenal sebagai wilayah agraris. Sawah membentang, ladang menguning saat panen, dan pertanian menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja. Data BPS menunjukkan sektor pertanian masih mendominasi dengan 44,63 persen tenaga kerja. Namun dominasi itu mulai keropos. Dalam setahun, proporsinya turun, dan jumlah orang yang mau menggantungkan hidup dari lumpur sawah semakin berkurang.

Pertanyaannya sederhana tapi mendasar: Mengapa?

Advertisement

Jawaban yang muncul di berita itu terdengar jujur sekaligus getir. Pertanian masih identik dengan “lumpur yang kotor”, pekerjaan kasar, panas, dan jauh dari kesan prestise. Bagi banyak anak muda, bekerja di kantor ber-AC atau sektor jasa terasa lebih “bersih”, lebih modern, dan—yang tak kalah penting—lebih menjanjikan secara sosial. Di titik ini, pertanian bukan sekadar pekerjaan, tapi soal gengsi.

Padahal, ironi terbesar justru muncul di sini. Banyak anak muda yang enggan bertani berasal dari keluarga petani. Orang tua mereka memiliki lahan, pengalaman, dan pengetahuan. Namun pengalaman pahit orang tua—harga panen anjlok, biaya produksi mahal, hasil tak sebanding dengan jerih payah—menjadi pelajaran yang tidak ingin diulang. Sawah, bagi generasi ini, bukan ladang harapan, melainkan pengingat tentang ketidakpastian.

Kita perlu jujur mengakui bahwa pertanian tradisional memang seringkali tidak ramah bagi petaninya. Anjloknya harga saat panen raya, ketergantungan pada tengkulak, mahalnya pupuk dan sarana produksi, serta minimnya perlindungan kebijakan membuat bertani terasa seperti berjudi dengan alam dan pasar sekaligus. Ketika hasil panen tak cukup untuk hidup layak, wajar jika generasi muda memilih jalan lain.

Advertisement

Namun menyusutnya tenaga kerja pertanian bukan persoalan individu semata. Ia adalah masalah struktural. Ketika terlalu banyak orang meninggalkan sektor ini, kita menghadapi risiko jangka panjang: krisis regenerasi petani. Siapa yang akan menanam padi 10–20 tahun ke depan? Siapa yang menjaga ketahanan pangan ketika petani semakin menua?

Di sinilah pentingnya membaca penurunan ini sebagai alarm, bukan sekadar tren. Jika dibiarkan, pertanian bisa kehilangan aktor utamanya. Sawah tetap ada, tetapi tangan yang mengolah semakin sedikit. Akibatnya, ketergantungan pada impor pangan bisa meningkat, dan desa kehilangan identitas ekonominya.

Solusi yang ditawarkan dalam berita itu—penggunaan teknologi tepat guna—adalah langkah awal yang masuk akal. Mekanisasi, digitalisasi pertanian, dan inovasi teknologi dapat menekan biaya, meningkatkan efisiensi, dan mengubah wajah pertanian menjadi lebih modern. Pertanian tidak harus selalu identik dengan lumpur dan cangkul; ia bisa berbicara data, sensor, dan mesin.

Namun teknologi saja tidak cukup. Tanpa jaminan harga yang adil dan sistem distribusi yang berpihak pada petani, efisiensi justru bisa menjadi pedang bermata dua. Produksi meningkat, tetapi harga tetap jatuh. Petani bekerja lebih cepat, tetapi tetap miskin. Di sinilah peran negara dan kebijakan publik menjadi krusial.

Pertanian membutuhkan ekosistem, bukan sekadar alat. Mulai dari kepastian pasar, akses permodalan yang adil, asuransi pertanian, hingga pendidikan pertanian yang relevan dengan zaman. Anak muda mungkin tertarik kembali ke pertanian jika sektor ini menawarkan masa depan, bukan sekadar romantisme desa.

Lebih jauh, kita juga perlu mengubah narasi. Pertanian bukan pekerjaan kelas dua. Ia adalah fondasi peradaban. Tanpa petani, kota-kota akan lapar. Tanpa pangan, semua sektor lain runtuh. Mengangkat martabat petani berarti mengangkat martabat bangsa itu sendiri.

Menyusutnya tenaga kerja pertanian di Bojonegoro adalah cermin dari perubahan sosial yang lebih luas. Ia menuntut kita untuk berhenti menyalahkan anak muda, dan mulai membenahi sistem. Jika pertanian ingin kembali “memanggil”, maka ia harus lebih dulu menjanjikan harapan. Karena pada akhirnya, orang tidak pergi dari sawah karena benci tanah, tetapi karena ingin hidup yang lebih pasti.

Dan mungkin, tugas kita hari ini adalah memastikan bahwa masa depan itu masih bisa tumbuh dari ladang. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

271 Desa di Blora Belum Atur Sewa Aset Jaringan Internet

271 Desa di Blora Belum Atur Sewa Aset Jaringan Internet

Potensi pendapatan asli desa (PADes) di Kabupaten Blora dari pemanfaatan aset untuk jaringan internet komersial belum tergarap maksimal. 

DPD Partai Golkar Bojonegoro Panasi Mesin Partai hingga Tingkat Desa

DPD Partai Golkar Bojonegoro Panasi Mesin Partai hingga Tingkat Desa

Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, usai agenda Rakerda dan Pelantikan Pimpinan Keceamatan Partai golkar se-Kabupaten Bojonegoro di Hotel Dewarna mengatakan, konsolidasi organisasi menjadi fokus utama

19 Desa di Bojonegoro Belum Terapkan Layanan Adminduk   

19 Desa di Bojonegoro Belum Terapkan Layanan Adminduk  

Tercatat 19 desa dari 430 desa/kelurahan belum menerapkan layanan administrasi kependudukan (adminduk) di desa setempat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer