Opini: Dari Efisiensi ke Inovasi Fiskal Daerah

Bukti lain sebagai Kabupaten Terinovatif tiga  kali berturut-turut, dalam menyikapi  kebijakan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) yang diberlakukan pemerintah pusat komitmet ekosistem inovasi pimpinan pemerintah daerah untuk berinovasi dan beradaptasi secara cepat dan cermat.

Bagi Pemerintah Kabupaten Blora, kebijakan ini tidak dimaknai sebagai pengurangan ruang gerak pembangunan, melainkan sebagai dorongan untuk memperkuat inovasi fiskal dan tata kelola pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan.

Di tengah kebijakan efisiensi tersebut, Bupati Blora Arief Rohman menegaskan bahwa tahun 2025 menjadi tahun penguatan dan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bahkan  semua unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Blora ikut mencarikan solusi dalam kenaikan PAD dan menjadi kesepakatan bersama dalam menjaga stabilitas pembangunan daerah sekaligus memperkuat kemandirian fiskal.

Selama ini, transfer dari pemerintah pusat masih menjadi salah satu penopang utama pembiayaan pembangunan daerah. Namun, ketergantungan yang terlalu besar tentu bukan kondisi ideal dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Pemkab Blora secara bertahap mendorong peningkatan peran PAD sebagai sumber pembiayaan yang lebih berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika ekonomi lokal.

Langkah peningkatan PAD tahun 2025 diarahkan melalui pendekatan yang lebih komprehensif. Tidak hanya berfokus pada peningkatan target angka, tetapi juga pada perbaikan sistem, perluasan basis pendapatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Optimalisasi pajak daerah dilakukan seiring dengan digitalisasi layanan dan penyederhanaan prosedur, sehingga memudahkan masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan.

Di sektor retribusi, Pemkab Blora melakukan penataan ulang pengelolaan layanan publik, seperti pasar, parkir, dan jasa umum lainnya. Pendekatan ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Selain itu, Pemkab Blora juga mendorong pemanfaatan aset daerah dan penguatan BUMD sebagai sumber pendapatan alternatif. Aset daerah yang selama ini kurang produktif mulai diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi melalui kerja sama pemanfaatan yang transparan dan saling menguntungkan. BUMD didorong untuk dikelola secara profesional agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah.

Efisiensi TKD juga menjadi pemicu untuk memperbaiki kualitas belanja daerah. Pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan program prioritas, dengan fokus pada sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta penguatan ekonomi lokal. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap anggaran yang dibelanjakan memberikan manfaat yang optimal.

Dukungan DPRD Kabupaten Blora terhadap arah kebijakan ini memperkuat konsistensi dan keberlanjutan pembangunan daerah. Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar kebijakan fiskal daerah tidak hanya responsif terhadap kondisi jangka pendek, tetapi juga mampu menjawab tantangan jangka panjang.

Melalui kombinasi efisiensi, inovasi, dan kolaborasi, Pemerintah Kabupaten Blora optimistis mampu menjadikan kebijakan efisiensi TKD sebagai titik tolak menuju daerah yang lebih mandiri, adaptif, dan berdaya saing. Pembangunan daerah tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh ketepatan perencanaan, kualitas pengelolaan, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat. (*)