Bupati Blora Arief Rohman Raih Penghargaan Radar Bojonegoro 2026
RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Pengembangan pertanian organik menjadi salah satu langkah Bupati Blora Arief Rohman dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan petani. Gagasan tersebut terus dikembangkan melalui program percontohan, kolaborasi dengan organisasi masyarakat, hingga penguatan regulasi di tingkat daerah.
Atas komitmen dan arah kebijakan tersebut, Arief Rohman menerima penghargaan Inspiring Food Security Pioneers dalam ajang Jawa Pos Radar Bojonegoro Award 2026. Dalam prosesi penganugerahan, penghargaan tersebut diwakili Wakil Bupati Blora Sri Setyorini.
Menurut Wakil Bupati Sri Setyorini penerimaan penghargaan tersebut menjadi bagian dari apresiasi atas pengembangan sektor pangan di Kabupaten Blora.
Baca Juga: MPPA Blora Desak MBG Tak Ganggu Sekolah
’’Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemkab Blora untuk terus memperkuat ketahanan pangan melalui program pertanian organik. Kami berharap pengembangan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi petani, meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.’’
Melalui penghargaan Inspiring Food Security Pioneers, Jawa Pos Radar Bojonegoro Award 2026 memberikan ruang apresiasi terhadap pengembangan inovasi pangan di daerah. Program pertanian organik Blora menjadi salah satu upaya yang terus diarahkan untuk memperkuat produksi pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan membangun pertanian yang berkelanjutan
Penghargaan ini menjadi apresiasi terhadap upaya pengembangan sektor pangan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga keberlanjutan pertanian dan penguatan ekonomi petani.
Salah satu program yang terus didorong Pemkab Blora ialah pengembangan pertanian organik. Arief menargetkan setiap desa dan kelurahan dapat menyediakan minimal satu hektare lahan bengkok sebagai demplot pertanian organik. Dengan 295 desa dan kelurahan, potensi lahan yang dikembangkan mencapai sekitar 295 hektare.
’’Kita ingin pertanian organik ini semakin gencar. Karena itu perlu ada payung hukum agar programnya bisa berjalan lebih terarah dan berkelanjutan,’’ kata Arief Rohman.
Dorongan tersebut diperkuat dengan rencana penyusunan peraturan daerah (perda) pertanian organik. Regulasi itu diharapkan menjadi landasan agar pengembangan pertanian organik tidak berhenti pada program percontohan, melainkan dapat diterapkan secara lebih luas dan berkelanjutan.
Sebelumnya, Pemkab Blora juga telah memiliki Peraturan Bupati Blora Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penerapan Sistem Pertanian Organik. Regulasi yang berlaku sejak 31 Desember 2025 tersebut mengatur sejumlah aspek, mulai dari pembinaan, pendampingan, sertifikasi dan pelabelan, insentif, hingga pemantauan dan evaluasi. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
