
Oleh:
M. NURKOZIM
Wartawan Radar Bojonegoro
Hingga kini serapan APBD Bojonegoro masih sangat minim. Pertengahan Juni ini, serapan baru mencapai 21 persen atau Rp 1,1 triliun. Padahal, APBD Bojonegoro tahun ini cukup besar, mencapai Rp 7,9 triliun.
Idealnya, di pertengahan tahun serapan anggaran sudah mencapai separo dari yang ditargetkan. Sebab, pada semester kedua ini tidak semua bulan bisa digunakan untuk melakukan serapan.
Desember biasanya hanya efektif di dua minggu pertama. Dua minggu kedua biasanya organisasi perangkat daerah (OPD) hanya melakukan pencairan anggaran untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan. Maka, efektifnya tahun anggaran ini hanya tersisa sekitar 5 bulan lagi.
Lalu apakah cukup 5 bulan untuk melakukan serapan anggaran?
Tergantung program yang akan dilaksanakan pemkab. Jika pemkab melakukan program pembangunan fisik dengan skala besar, maka sisa waktu yang ada tidak akan cukup.
Misalnya, membangun gedung rumah sakit, membangun jembatan melintasi Bengawan Solo dan sebagainya. Pembangunan itu tidak akan cukup kalau waktu hanya sisa 5 bulan pengerjaan.
Maka, bisa dipastikan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) APBD tahun ini akan lebih besar dibanding tahun lalu. Kemungkinan bisa mencapai Rp 3 triliun lebih. Bahkan, bisa lebih besar.
Apa sebenarnya yang membuat pemkab tidak segera melakukan serapan anggaran?
Bojonegoro baru saja memiliki pemimpin baru, yakni Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah. Bupati Wahono dan Wabup Nurul Azizah menggantikan Pj Bupati Adriyanto yang purna tugas Februari lalu.
Tentu Bupati Wahono tidak ikut merancang APBD 2025 yang saat ini berjalan. APBD tahun ini yang merancang adalah Pj Bupati Adriyanto.
Sebagai Bupati baru, Wahono tentu ingin memasukan program-program yang diusung selama kampanye ke dalam APBD. Hal itu tentu tidak bisa langsung dilakukan. Sebab, APBD 2025 sudah disahkan lebih dulu sebelum Wahono jadi bupati.
Maka, untuk memasukan itu harus menunggu saatnya. Saat itu adalah ketika perubahan (P) APBD 2025. Jadi, program prioritas Bupati Wahono dan Wabup Nurul Azizah baru akan masuk di P APBD 2025.
Selama program prioritas Bupati dan Wabup belum masuk APBD, maka serapan anggaran tidak akan banyak berjalan maksimal. Intinya, harus menunggu pelaksanaan P APBD. Maka, serapan APBD Bojonegoro harus benar-benar digenjot saat P APBD mulai diterapkan.
Selain faktor itu, ada alasan lain minimnya serapan anggaran, yakni instruksi efisiensi dari pemerintah pusat.
Efisiensi itu membuat semua kegiatan di banyak daerah tidak bisa jalan. Yang bisa berjalan adalah kegiatan prioritas. Kegiaatan yang tidak masuk program prioditas, harus ditunda pelaksanaanya.
Kenapa serapan APBD ditunggu masyarakat? Serapan APBD yang tinggi juga berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat. Saat pemkab melakukan program pembangunan, maka kegiatan ekonomi berputar di daerah.
Tukang dan kuli batu dapat pekerjaan. Toko bangunan, makananan, dan berbagai keperluan juga ikut terdampak penjualannya. Hal itu tentu ikut menggeliatkan ekonomi di daerah.
Sebaliknya, efesiensi membuat ekonomi anjlok. Lihatlah banyaknya hotel yang mulai melakukan lay off karyawan akibat sepinya okupansi. Sektor-sektor yang lain tentu akan menyusul jika efisiensi itu berkelanjutan. (zim)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




