Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Calon Independen; Peluang dan Hambatan

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯
Mundzar fahman
Mundzar fahman

Sebuah Opini Oleh: Mundzar Fahman


Advertisement

Mantan Wartawan Jawa Pos Surabaya, Tinggal di Bojonegoro

Pemilihan kepala daerah serentak 2024 terancam minim calon dari perseorangan (independen). Hanya beberapa daerah yang bakal diikuti pasangan calon (paslon) independen. Itu pun jika mereka berhasil memenuhi syarat minimal dukungan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Di beberapa daerah tetangga Bojonegoro, Lamongan dan Tuban memastikan tidak ada bakal paslon independen. Hanya Bojonegoro yang sangat mungkin memiliki paslon perseorangan. Yaitu, Nurul Azizah-Nafik Sahal. Saat ini masih berjuang untuk bisa memenuhi syarat minimal dukungan.

Advertisement

Salah satu kesulitan yang dihadapi bakal paslon independen adalah pemenuhan jumlah minimal dukungan yang ter-upload di Silon (sistem informasi percalonan) KPU. Meski secara manual paslon sudah memenuhinya, tetapi jika upload di Silon belum terpenuhi, KPU setempat belum mau mengesahkannya.

Hal itu dialami beberapa bakal paslon di beberapa daerah. Misal, di Kabupaten Muara Banyuasin dan di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan (Sumsel). Ada bakal paslon di Muara Banyuasin sudah menyerahkan dukungan manual 42 ribu lebih. Tetapi, yang berhasil di-upload di Silon baru 4.359. KPUK setempat lalu mengembalikan dokumen bakal paslon tersebut. (sumateraekspres.id//16 mei 2024).

Masalah yang hampir sama juga dialami bakal paslon bupati Bojonegoro Nurul Azizah-Nafik Sahal. Bakal paslon ini menyerahkan dukungan manual 75.777 dari yang seharusnya minimal 67.200. Tetapi, yang berhasil di-upload di Silon baru 59.891. Akhirnya, KPUK Bojonegoro mengembalikan dukungan tersebut kepada bakal paslon yang bersangkutan. (banyuurip.com//17 mei 2024).

Advertisement

Ada beberapa hambatan yang dihadapi bakal paslon independen. Secara resmi, KPU (Pusat) baru mengeluarkan Keputusan KPU 532 Tahun 2024 pada 7 Mei. Keputusan tersebut tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wlikota. Intinya, bakal paslon perseorangan harus menyerahkan dokumen dukungan secara cukup, baik manual (secara fisik) maupun melalui aplikasi Silon. Sementara, silonnya baru dapat diakses mulai 8 Mei 2024.

Tentu, dapat dibayangkan betapa padatnya arus masuk ke Silon. Berapa banyak bakal paslon se Indonesia yang mengakses ke Silon hanya dalam beberapa hari. Ini yang perlu disikapi secara lebih arif oleh KPU beserta jajarannya hingga ke bawah.

Bagi bakal paslon independen, pemenuhan jumlah minimal dukungan bukanlah perkara mudah. Apalagi, bagi daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang jumlah penduduknya besar. Misal, Jawa Timur. Mengacu pedoman dari KPU, bakal paslon gubernur Jatim harus mendapatkan dukungan minimal 2,015 juta orang. Atau, 6,5 persen dari jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) Provinsi Jatim 31 juta orang.

Bakal paslon independen Bojonegoro syarat dukungan minimalnya 67.200 orang, atau 6,5 persen dari DPT terbaru Bojonegoro 1.033.836 orang. Dukungan harus tersebar di 15 kecamatan. Itu artinya, tim hunter dukungan harus bisa mendapatkan sekitar 5.000 pendukung di setiap kecamatan. Ini tentu gampang-gampang susah. Apalagi, dukungan itu harus dibuktikan dengan fotokopi KTP Elektronik setiap pendukung, lengkap dengan pernyataan dukungan yang ditandatangani.

Pemenuhan dukungan tersebut merupakan satu kesulitan atau hambatan yang harus dapat ditaklukkan oleh paslon independen. Beda dengan paslon yang diusung partai politik atau gabungan dari partai politik. Calon dari parpol cukup diajukan oleh satu parpol, atau gabungan parpol yang memiliki minimal 10 kursi (20 persen) di DPRD setempat. Tetapi, biaya bakal calon dari parpol juga tidak murah. Tidak murah alias mahal.

Jika paslon independen lolos dari rintangan awal tersebut selanjutnya tinggal memaksimalkan dukungan untuknya. Ini dapat dilakukan dengan menggerakkan tim suksesnya di semua level. Tingkat kabupaten, kecamatan hingga ke desa-desa.

Untuk sementara ini bakal paslon bupati Bojonegoro 2024 yang terlihat serius maju baru dua orang. Sama-sama wanitanya. Satu incumbent (petahana) yaitu Anna Muawanah. Dia bakal diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan mungkin ada parpol lain yang ikut berkoalisi. Hingga sekarang belum ada gambaran yang jelas siapa bakal calon wakil bupatinya. Yang satu adalah Nurul Azizah lewat jalur independen, akan berpasangan dengan Nafik Sahal.

Mungkin, masih akan muncul bakal paslon yang lain. Tapi untuk sementara ini masih samar-samar. Masih malu-malu menampakkan diri. Mungkin masih menunggu wangsit yang tepat. Ndolek naga dina.

Jika pada akhirnya hanya ada dua paslon yang sama-sama wanita, tentu tingkat rivalitasnya bakal seru. Dua Srikandi bakal berebut menjadi penguasa di Bojonegoro. Ini akan menjadi sejarah baru dalam kontestasi pilkada di Bojonegoro. Ini untuk kali pertama Pilkada (langsung) Bojonegoro hanya diikuti dua paslon emak-emak. Satu incumbent dari parpol, dan satunya penantang baru (new comer) lewat jalur independen. Pertarungan bakal sangat ketat. Siapa gerangan yang lebih memikat? Kita tunggu.. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Noviana Putri Anggraeni, Mantap Jadi Calon Konselor

Noviana Putri Anggraeni, Mantap Jadi Calon Konselor

Sejak kecil, Noviana telah akrab dengan dunia musik. Kegemarannya bernyanyi tumbuh karena sering melihat sang ibu yang hobi berkaraoke. Bakat tersebut kemudian diasah melalui les vokal dan mengantarkannya meraih sejumlah

Opini: Akuntabilitas Keuangan Pesantren: Cara Menjaga Amanah Dana Umat dengan Istiqamah

Opini: Akuntabilitas Keuangan Pesantren: Cara Menjaga Amanah Dana Umat dengan Istiqamah

Indah Tridian Permatasari, S.Akun., Mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang; Head of Finance PP Religi MBS Al Amin Bojonegoro. Penulis di ruang kerja Koperasi Simponi, PP Religi MBS Al Amin Bojonegoro.

Opini: Bahaya Besar di Balik Polemik Ijazah Gibran

Opini: Bahaya Besar di Balik Polemik Ijazah Gibran

putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) tetap menjadi polemik, yang lebih banyak disorot dari perspektif politik. Perdebatan seolah hanya berkutat pada dua kutub, mereka yang membela Gibran dan mereka yang menentangnya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer