
Meski sempat deadlock dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Blora 2023, akhirnya pada 21 September telah disahkan. Dengan defisit anggaran sebesar Rp 45,9 miliar. Defisit terjadi karena adanya selisih kurang antara pendapatan dan belanja daerah.
Dengan kata lain belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerah. PR defisit ini menjadi tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengambil langkah akrobatik merasionalisasi anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam perjalanan pembahasan P-APBD 2023 terdapat beberapa perubahan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
Dengan demikian, struktur anggaran P-APBD yang disetujui pada kali ini berubah bila dibandingkan dengan dengan struktur anggaran P-APBD yang diserahkan sebelum perubahan.
Menurut laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Blora, pendapatan sebelum perubahan ditargetkan Rp 2,28 triliun, menjadi Rp 2,36 triliun. Sehingga pendapatan naik Rp 87,6 miliar. Sedangkan belanja dari Rp 2,28 triliun naik menjadi Rp 2,41 triliun.
Sementara itu, ada perhitungan dari penerimaan pembiayaan Rp 160,9 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp 115 miliar, pembiayaan netto Rp 49,5 miliar, dan Silpa Rp 0. Rapat Banggar DPRD dan TAPD membahas P-APBD 2023 bersama semua OPD satu demi satu dicermati belanjanya.
Dalam politik anggaran, pencermatan belanja merupakan salah satu bagian terpenting dari tata kelola keuangan daerah. Pengaruh politik dalam anggaran tak hanya pada tahap penyusunan saja, namun juga pada pengelolaannya.
Pengelolaan anggaran tersebut mulai dari tahap perencanaan, penggunaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Penganggaran merupakan aktivitas politik, sudah barang tentu proses maupun produknya merupakan produk politik yang tidak tertutup kemungkinan terjadi deadlock, rasionalisasi, lobi politik, dan harmonisasi anggaran.
Dalam politik anggaran terjadi tawar-menawar antara menerima atau menolak akses untuk membuat keputusan, menetapkan kebijakan penggunaan anggara, sehingga berbagai pertanyaan bagaimana pemerintah membiayai program prioritas daerah. Juga bagaimana pendapatan daerah didapat, dikelola, dan didistribusi untuk meningkatkan pelayanan publik.
Sebagai proses politik, penentuan dan pengalokasian anggaran publik dijamin pasal 23 UUD 1945, bahwa tujuan akhir pembelanjaan APBD sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, menemukan arah, dan prioritas sasaran pembangunan nasional.
Serta dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pelaksanaannya harus sesuai dengan program yang telah disusun. Deadlock pembahasan di Blora merupakan pembelajaran publik yang harus dipahami sebagai pendidikan publik.
Paling tidak, antara DPRD dan TAPD belum menyepakati tiga hal yang menjawab peningkatan pelayanan publik. Pertama, anggaran yang dialokasikan di OPD belum mencerminkan upaya untuk kemakmuran rakyat, sehingga diprediksi tidak akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Pengelolaan anggaran daerah telah menjadi perhatian utama bagi para pengambil kebijakan, baik oleh lembaga eksekutif maupun legislatif. Dengan terbitnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Berkat UU tersebut, membawa perubahan fundamental dalam tata pemerintahan dan hubungan keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan keuangan daerah.
Disusul kemudian dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memberi peluang bagi pemerintah daerah untuk menerapkan proses perencanaan dan penganggaran partisipatif, penyusunan anggaranberbasis kinerja, alokasi anggaran sebagian besar untuk kepentingan masyarakat.
Kedua, anggaran yang direncanakan dinilai belum berorientasi pada kepentingan masyarakat yang notabenenya tidak hanya sebagai obyek pembangunan, tetapi juga berperan penting sebagai subyek pembangunan itu sendiri.
Artinya, anggaran yang dibahas ada yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan. Inti dari deadlock dan harmonisasi politik anggaran yang dilakukan di Blora dalam rangka menempatkan manusia sebagai subyek pembangunan, berarti mengarahkan pembangunan untuk memenuhi tujuan utama yaitu pemberdayaan.
Akuntabilitas anggaran sebagai tuntutan di daerah secara nyata telah memengaruhi penyusunan anggaran yang tidak dapat dilepaskan dari aspek politik dan konflik anggaran di mana sumber pendapatan berasal dari rakyat harus mampu menjadi solusi kebutuhan rakyat. Dan, inilah yang menjadi alasan deadlock yang ketiga.
Harmonisasi politik anggaran merupakan bagian integral dari upaya menemukan cara yang baik bagi pengelolaan anggaran agar bermanfaat secara sosial bagi rakyat .Dilihat dari aspek politik, anggaran adalah politic is about budgeting.
Penganggaran pada dasarnya adalah masalah pembuatan berbagai pilihan atau prioritas untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (Dye, 1972). Pembuatan anggaran diasumsikan sebagai pilihan-pilihan secara rasional, ekonomis, dan bebas politik.
Dalam penganggaran terkait dengan politik menyangkutbargaining antara berbagai kekuatan yang mempunyai wewenang untuk menentukanmana yang penting mana yang tidak (budgeting is power and politics). Semoga Raperda P-APBD 2023 yang baru saja disepakati mampu menjawab peningkatan pelayanan publik untuk masyarakat Blora. Amin.(*)
*A. Mahbub Djunaidi, SPd, MSi
Kepala Bappeda Kabupaten Blora
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




