
KABUPATEN Bojonegoro merupakan produsen tembakau terbanyak ke empat di Jawa Timur pada 2022 dengan produksi sebanyak 11.250 ton. Urutan pertama Kabupaten Jember dengan 27.251 ton, Kabupaten Probolinggo 11.304 ton, dan Kabupaten Pamekasan sektiar 11.273 ton.
Di Bojonegoro terdapat 19 pabrik rokok dengan jumlah pekerja 12.500 orang dan menghasilkan dana bagi hasil cukai rokok tahun 2023 sebesar Rp 84 miliar. Bojonegoro termasuk tiga kabupaten/kota di Jatim dan 133 kabupaten/kota di Indonesia belum menetapkan peraturan daerah (Perda) kawasan tanpa rokok (KTR).
DPRD Bojonegoro saat ini menggodok rancangan peraturan daerah (raperda) KTR sebagai upaya perlindungan masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan akibat tercemar asap rokok. KTR adalah ruangan atau area dinyatakan dilarang merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
Raperda KTR mendapat dukungan dari pemerhati kesehatan, tetapi ditentang buruh dan pengusaha pabrik rokok karena khawatir merugikan buruh rokok, pabrik rokok, dan petani tembakau. Menilik pengalaman daerah sudah menetapkan KTR, kekhawatiran buruh rokok, pabrik dan petani tembakau sesungguhnya tidak perlu terjadi.
Di daerah telah menetapkan KTR, pelanggaran masih terjadi setiap hari di KTR mulai perkantoran, rumah sakit, tempat umum, kampus, sekolah, pondok pesantren, dan tempat ibadah. Pelanggarnya bukan hanya masyarakat umum, juga anggota DPRD, pejabat, dan pegawai pemda, dokter dan pasien, dosen dan mahasiswa, guru dan murid, kiai dan santri, serta satpol PP sebagai aparat penegak perda.
Pemkot Surabaya misalnya, telah mengesahkan Perda Nomor 5 tahun 2008 tentang KTR dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM), diperbaharui menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2019. Perda tersebut mengatur sanksi perorangan berupa denda administrasi sebesar Rp 250 ribu dan/atau paksaan kerja sosial. Sedangkan bagi instansi/pelaku usaha diberikan sanksi teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administrasi Rp 500 ribu sampai Rp 50 juta, bahkan pencabutan izin. Meski sudah berumur 15 tahun, Perda KTR tersebut tidak efektif mengubah perilaku perokok dan melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok.
Baca Juga: Tembakau: Devisa atau Derita?
Mengapa KTR tidak efektif
Pertama, rokok menjadi kebutuhan dasar setara makanan pokok bagi sebagian penduduk Indonesia. BPS (2022) mencatat pengeluaran rata-rata per kapita sebulan kelompok makanan sebesar Rp 622.845. Pengeluaran digunakan membeli rokok Rp 76.583 (12,30 persen), mengalahkan pengeluaran untuk pangan seperti beras Rp 69.786 (11,20 persen), ikan Rp 51.514 (8,27 persen), telur dan susu Rp 35.241 (5,66 persen), dan daging Rp 29.539 (4,74 persen).
Survei Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) pada Juli 2021 menyebutkan pengeluaran konsumsi rokok keluarga miskin bahkan mencapai Rp 364.000 per bulan. Pengeluaran rokok keluarga miskin setara setengah pengeluaran makan sehari-hari dan 2,5 kali lebih besar dari tagihan listrik.
Fakta tersebut membuktikan bahwa penduduk Indonesia lebih mengutamakan konsumsi racun nikotin rokok penyebab penyakit jantung, paru-paru, kanker, dan gangguan kehamilan dan janin itu daripada protein hewani menyehatkan badan dan mencerdaskan otak keluarga.
Kedua, regenerasi perokok terus bertambah. Riskesdas (2018) melaporkan 33,8 persen (89,570 juta) penduduk Indonesia (62,9 persen laki-laki dan 4,8 persen perempuan) adalah perokok. Angka tersebut menjadikan Indonesia negara dengan jumlah perokok terbanyak ketiga di dunia setelah Tiongkok dan India, dan terbanyak pertama di Asean.
Riskesdas mencatat angka perokok anak di Indonesia mengalami kenaikan dari 7,2 persen per 2013 menjadi 9,1 persen (7,235 juta) dari 79,5 juta anak per 2018. Di antara perokok anak 1,5 persen mulai merokok pada usia 5 sampai 9 tahun sehingga Indonesia mendapat julukan “baby smoker country”.
Baca Juga: Harga Telur dan Stunting
Lebih dari 30 persen perokok anak mengonsumsi lebih dari 10 batang per hari. Dan, 2,6 persen mengonsumsi lebih dari 20 batang per hari. Konsumsi rokok oleh anak telah membakar percuma uang Rp 68,14 miliar per hari (Rp 24,87 triliun per tahun). Penelitian menunjukkan bahwa seseorang mulai merokok awal masa remaja dan terus menerus merokok selama 20 tahun atau lebih akan meninggal 20 atau 25 tahun lebih muda dibanding mereka bukan perokok.
Ketiga, perokok tidak takut sakit atau mati. Dari sisi kesehatan, kebiasaan merokok salah satu risiko kedua terbesar penyebab kematian (17,3 persen) setelah hipertensi (28 persen), disusul diet tidak sehat (16,4 persen), diabetes (15,2 persen), obesitas (10,9 persen), dan kurang aktivitas fisik (1,4 persen). WHO (2020) mencatat sekitar 225.700 orang Indonesia setiap tahun (618 orang setiap hari) meninggal akibat merokok atau penyakit lain berkaitan dengan tembakau.
Keempat, perokok tidak takut undang-undang dan perda. Dari sisi peraturan, larangan merokok di Indonesia diatur dalam UU Nomor 36/2009 tentang Kesehatan. Pasal 115 disebutkan Kawasan Tanpa Rokok antara lain: fasilitas pelayanan kesehatan; tempat proses belajar mengajar; tempat anak bermain; tempat ibadah; angkutan umum; tempat kerja; dan tempat umum dan tempat lain ditetapkan.
Sanksi denda pelanggaran itu diatur pasal 199: “Setiap orang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok dipidana denda paling banyak Rp50 juta”.
Sayangnya, meski pelanggaran masif di mana saja, tidak seorang perokok pun ditangkap dan didenda. Di Indonesia, UU dan perda tentang rokok memberi sanksi denda yang besar hanya dipandang oleh perokok laksana “singa ompong”, kelihatan galak tetapi tidak bisa menggigit. (*)
*SUTAWI
Guru Besar Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




