Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Triatmaja, Ratri & Misprihatin (2022) yang mengkaji salah satu SD di Tulungagung menemukan bahwa penghapusan UN memang membuat semangat siswa dalam berkompetisi menurun, tetapi di sisi lain siswa menjadi tak terbebani dengan banyaknya tugas dan kegiatan jam pelajaran tambahan. Kajian Munthe (2020) pada siswa dan siswi salah satu SMA di Medan justru sebaliknya menunjukkan bahwa mereka mendukung penghapusan UN disebabkan mereka tidak perlu stress dan khawatir lagi dalam belajar. Sinambela, Suhada & Susilo (2020) menggali dalam konteks SMP di Balikpapan menemukan bahwa penghapusan UN membuat siswa sedikit merasa kecewa karena mereka sudah mengambil les bimbingan belajar (bimbel), tetapi di sisi lain mereka tak akan menghadapi tekanan mental lagi dalam belajar.
Maraknya bisnis bimbel digunakan siswa mengenjot belajar untuk berkompetisi dalam UN sendiri adalah buah dari tak memadainya kegiatan pembelajaran di sekolah baik dalam hal keterbatasan waktu, metode pengajaran maupun materi.
Asesmen Nasional muncul sebagai pengganti UN untuk menjadi instrumen operasional pendidikan nasional. Asesmen Nasional terbagi menjadi tiga bentuk yakni, Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar. AKM dirancang untuk mengukur kemampuan kognitif siswa berupa aspek numerasi dan literasi. Survei Karakter berupaya melihat hasil belajar sosial-emosional dari peserta didik sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila. Survei lingkungan belajar digunakan untuk memetakan dukungan lingkungan sekitar dalam proses pembelajaran.
Dukungan berbagai pemangku kepentingan di sekolah berperan penting dalam kesuksesan Asesmen Nasional. Kepala sekolah berperan penting dalam memastikan kesiapan infrastruktur, guru maupun siswa dalam pelaksanaan Asesmen Nasional. Kajian Avindasari (2022) terhadap salah satu SMA di Pacitan menunjukkan peran penting kepala sekolah sebagai supervisor dalam keberhasilan Asesmen Nasional. Guru dari berbagai daerah pada dasarnya mendukung pelaksanaan Asesmen Nasional, tetapi mereka mendapatkan kendala seperti baru sedikit tenaga pendidik yang mendapatkan sosialiasi yang berdampak kepada keterbatasan pengetahuan dalam mekanisme penilaian (Sari et.al., 2020).
Guru juga terkadang masih bingung dengan bentuk soal yang terlalu panjang dan membutuhkan kemampuan analisis tinggi (Nur’ainah, 2022). Cara evaluasi yang dirubah juga belum menumbuhkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis disebabkan guru masih terbawa mentalitas untuk sekadar memberikan pertanyaan dan harus dicocokkan dengan jawaban yang sudah dipersiapkan oleh guru. Realitas tersebut tidak sepenuhnya salah guru, melainkan konsekuensi dari sistem pendidikan yang masih fokus mengejar output capaian program (Defianty & Wilson, 2023).
Keterbatasan fasilitas pendidikan seperti koneksi internet dan ketersediaan komputer menjadi kendala serius dalam pelaksanaan Asesmen Nasional berbasis komputer di “daerah tertinggal.” Literasi dan kemampuan siswa dalam menggunakan komputer sendiri masih terbatas, sehingga harus rutin mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari guru (Manik, 2022).
Menurut Usman & Yusriana (2022), Asesmen Nasional sayangnya belum memasukkan observasi belajar-mengajar langsung di dalam kelas sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran. Kajian SMERU (dalam Usman dan Yusriana, 2022) menunjukkan masalah serius akibat tidak dievaluasinya proses pembelajaran langsung, di mana sepertiga dari guru dengan nilai seleksi program Pendidikan Profesi Guru (PPG) terbaik belum tentu memiliki kemampuan pengajaran langsung yang baik. Defianty (2021) melihat bahwa guru sendiri masih terjebak pada mentalitas untuk memandang Asesmen Nasional layaknya ujian nasional, sehingga mereka berlomba-lomba menyiapkan siswa dalam latihan soal untuk mencapai “nilai terbaik.” Hal tersebut tak dapat dilepaskan dari kebiasaan UN yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1965 sebatas fokus pada “mengejar capaian skor.” Langkah lebih lanjut untuk mempersiapkan infrastruktur dan berbagai pemangku kepentingan menjadi penting untuk menghilangkan pembayangan pendidikan sebatas mengejar skor ala UN.
Pemangku kepentingan perlu ditanamkan bahwa esensi dari proses pembelajaran adalah menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan empati dengan kondisi sekitar, sehingga siswa mampu menemukan masalah, akar masalah beserta peta alternatif penyelesaian yang bisa diambil. Proses pengajaran yang partisipatif dengan metode inovatif menjadi penting untuk memastikan adanya proses pertukaran pengetahuan secara setara, sehingga guru pun sebenarnya juga ikut belajar. Proses pengajaran yang seperti ini perlu dipersiapkan pula di kampus yang mencetak calon guru. (*)
*ANGGALIH BAYU MUH KAMIM
Alumnus Departemen Politik & Pemerintahan Fisipol UGM
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




