Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Rakyat juga berharap, dengan adanya program pengobatan gratis, kualitas pelayanan tenaga kesehatan (nakes) tidak menurun. Orang sakit sangat membutuhkan pelayanan cepat dan tepat. No ribet. Tidak berbelit. Dan, ramah.
Terkait dengan program pengobatan gratis ini, beberapa hari lalu Bupati Pamekasan Baddrut Tamam me-launching program itu. Sebelumnya, tiga tetangga Pamekasan (Bangkalan, Sampang, dan Sumenep) sudah melakukannya lebih dulu.
Apa yang dilakukan empat kabupaten di Pulau Garam Madura itu patut diacungi jempol. Dengan kekuatan APBD yang masih di kisaran Rp 3 triliun, mereka berani menggratiskan pengobatan untuk warganya. Ini program untuk membuat wong cilik gemuyu.
Bojonegoro sudah lebih dulu me-launching program pengobatan gratis untuk warganya. Anggaran yang disiapkan Rp 200 miliar satu tahun. Angka ini tentu masih terhitung kecil jika dibanding dengan APBD Bojonegoro yang di atas Rp 6 triliun.
Program penggratisan biaya pengobatan tentu sangat menguntungkan rakyat. Terutama warga kelas menengah ke bawah. Dengan catatan, jika warga dapat mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Tidak sebaliknya. Karena gratis, pelayanannya kemudian asal-asalan. Guyonane Abang Becak: ‘’Bayar sewu kok njaluk slamet.’’
Menurut saya, masih banyak hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah terkait program pengobatan gratis ini. Mengingat, program ini relatif baru.
Pertama, perlu dinformasikan secara jelas kepada warga. Misalnya, apa saja syarat bagi warga agar bisa mendapatkan pengobatan gratis tersebut. Yang gratis itu seluruh biaya yang terkait dengan pengobatan, ataukah hanya hal-hal tertentu. Yang gratis itu hanya di rumah sakit pemerintah ataukah juga di rumah sakit swasta.
Kedua, perlu diedukasikan kepada jajaran nakes. Jangan sampai ada nakes mengurangi kualitas layanannya gegara pasien tanpa bayar. Perlu ada doktrin khusus kepada mereka. Bagaimana agar mereka tetap menjaga kualitas pelayanan kepada pasien.
Ketiga, pemerintah daerah perlu terbuka terkait dengan program pengobatan gratis ini. Yang gratis itu hanya warga kategori miskin penerima bansos, ataukah seluruh warga, termasuk yang kaya. Sebab, selama ini banyak warga sudah aktif ikut BPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial) Kesehatan. Mereka membayar rutin iuran tiap bulan. Pada sisi lain, istilah ‘’program pengobatan gratis’’ ini baru satu atau dua tahun terakhir ini saja. Ini perlu dijelaskan secara terbuka kepada warga.
Saya pernah mendapatkan sekilas info dari seseorang tentang syarat dan prosedur untuk berobat gratis di rumah sakit pemerintah maupun swasta. Menurut info itu, syaratnya pasien warga Bojonegoro dengan menunjukkan E-KTP. Hanya itu syaratnya. Setelah itu, semua urusan gratis.
Ternyata, apa yang pernah saya alami, tidak sesederhana itu. Suatu hari, saya mengantarkan anak saya untuk berobat di RSUD Bojonegoro. Keluhan anak saya, di kelopak matanya ada benjolan. Katanya sih tidak sakit. Tapi saya khawatir akan makin besar dan mengganggu matanya. Maka saya ajak periksa ke rumah sakit.
Ketika di depan pintu ruang pendaftaran pasien, ada petugas bertanya: ‘’Bapak mau berobat pakai biaya mandiri atau pakai KIS?’’. Pikir saya dalam hati: ‘’Lho kok disuruh milih pakai KIS atau biaya sendiri ya’’.
Saya tidak punya KIS. Karena itu, saya jawab: ‘’Pakai BPJS.’’
Petugas lalu bilang: ‘’Jika Bapak pakai BPJS, Bapak tinggal menunjukkan kartu BPJS nya kepada petugas pendaftaran pasien.’’
‘’Maaf, Pak. Saya tidak membawa kartu BPJS. Saya hanya bawa KTP,’’ kata saya.
Petugas: ‘’Kalau begitu Bapak harus ambil dulu kartu BPJS di rumah dan berobat dulu di Puskesmas’’.
Saya akhirnya balik pulang untuk mengambil kartu BPJS. Setelah itu saya ke Puskesmas terdekat. Antri hampir dua jam akhirnya baru dilayani. Anak saya diperiksa dokter, tanpa diberi obat apapun. Kata anak saya: ‘’Tidak dikasih obat. Hanya disuruh mengurangi makanan yang tinggi protein’’. Saya datang di RSUD sekitar pukul 8.30. Selesai dari Puskesmas pukul 11.10. Hampir tiga jam. Saya akhirnya pulang dan tidak jadi ke RSUD karena sudah siang.
Menurut saya, penggratisan biaya pengobatan bagi warga hendaknya tidak mengurangi semangat nakes untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada pasien. Bagi Pemkab/Pemkot, pemberian pelayanan gratis hendaknya dimaknai sebagai salah satu iktikad baik pemerintah untuk memberikan sesuatu kepada rakyat.
Selama ini yang sering dikeluhkan pasien adalah sikap sebagian nakes yang kurang ramah. Juga, soal kehadiran sebagian dokter di rumah sakit, terutama rumah sakit pemerintah. Banyak dokter terkesan lebih mementingkan memberikan pelayanan di tempat praktek pribadi. Padahal mereka itu dokter negeri.
Istilah pengobatan gratis untuk warga sebenarnya juga perlu dipertegas. Yang gratis itu pasien kategori warga miskin baik penerima bansos atau bukan? Ataukah termasuk warga menengah ke atas baik yang sudah ikut BPJS atau bukan?
Peserta BPJS selama ini membayar iuran tiap bulan. Mereka ini ibarat ikut asurasi kesehatan. Karena itu, rasanya kurang tepat jika peserta BPJS dikatakan mendapatkan pelayanan pengobatan gratis. Kecuali, jika peserta BPJS kini tidak lagi diwajibkan membayar iuran. Itu baru namanya gratis.
Selamat mengakhiri Tahun 2022, dan menyongsong Tahun 2023. Moga hari esok lebih baik untuk kita semua.(*)
Mundzar Fahman
Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




