Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

8.500 Pekerja Rentan Belum Terkaver BPJS

A
Penulis: Achmad Syaeroyzi❯

 


Advertisement

Ilustrasi karyawan kantor banyak kerjaan menumpuk.
Ilustrasi karyawan kantor banyak kerjaan menumpuk.

RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Pemkab Blora menerima alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2026 sebesar Rp 1 miliar. Dana itu belum mampu mengakomodasi seluruh pekerja rentan yang menjadi sasaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kepala Dinperinaker Blora Endro Budi Dermawan mengatakan, tahun ini instansinya menerima alokasi DBHCHT sebesar Rp1 miliar. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk membiayai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 4.485 buruh tani tembakau.

Advertisement

Selain itu, Dinperinaker juga mengalokasikan Rp302,4 juta untuk memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan. Namun, anggaran tersebut hanya mampu mengakomodasi sekitar 1.500 peserta.

Padahal, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Blora, jumlah pekerja rentan yang menjadi sasaran program mencapai 10.124 orang. Artinya, masih ada 8.500 pekerja rentan yang belum memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Advertisement

"Kami berharap melalui perubahan anggaran DBHCHT nanti ada tambahan alokasi untuk pekerja rentan. Kalau bisa bertambah 1.500 peserta lagi, itu sudah sangat membantu untuk mengopeni kelompok rentan," katanya kepada Radar Bojonegoro.

Endro menjelaskan, peserta BPJS Ketenagakerjaan akan memperoleh dua manfaat utama, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Menurutnya, perlindungan tersebut memberikan rasa aman bagi para buruh tani tembakau maupun pekerja rentan saat menjalankan aktivitas sehari-hari.

"Ada rasa tenang dari risiko kecelakaan kerja maupun kematian karena nantinya ada santunan dari BPJS Ketenagakerjaan," jelasnya.

Program perlindungan pekerja rentan tersebut bukan kali pertama dilaksanakan. Tahun sebelumnya, program serupa juga telah berjalan dan diharapkan dapat terus berlanjut dengan dukungan anggaran yang lebih besar.

Berdasarkan SK Bupati Blora, terdapat 20 kategori pekerja rentan yang menjadi sasaran program. Di antaranya buruh tani, asisten rumah tangga, tukang ojek, pekerja seni, juru parkir, nelayan, petani gurem, tukang kayu mandiri, tukang batu mandiri, pedagang kaki lima, sopir mandiri, tenaga relawan, tukang becak, hingga tukang pangkas rambut. (ozi/zim)

Advertisement
Editor : Hakam Alghivari
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemutakhiran DTSEN: 36.845 Warga Bojonegoro Dinonaktifkan dari BPJS PBI JK

Pemutakhiran DTSEN: 36.845 Warga Bojonegoro Dinonaktifkan dari BPJS PBI JK

anyak 36.845 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dinonaktifkan. Penonaktifan tersebut tersebar di seluruh 28 kecamatan.

Program Kesehatan dan Pertanian Berbuah Nyata, Masyarakat Bojonegoro Mulai Rasakan Manfaatnya

Program Kesehatan dan Pertanian Berbuah Nyata, Masyarakat Bojonegoro Mulai Rasakan Manfaatnya

Kemudahan mengakses layanan kesehatan dan meningkatnya dukungan terhadap sektor pertanian menjadi bukti nyata manfaat program unggulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.

BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro Gelar Sosialisasi Pentingnya Jamsostek bersama Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bojonegoro 

BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro Gelar Sosialisasi Pentingnya Jamsostek bersama Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bojonegoro 

BPJS Ketenagakerjaan menggelar sosialisasi pentingnya perlindungan melalui jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek) bersama Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bojonegoro, Selasa (19/5). Kegiatan ini dihadiri langsung K

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer