Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ganjar Mudahkan Bayar Pajak Lewat Samsat Budiman

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯
INOVATIF: Ganjar Pranowo saat meluncurkan aplikasi Samsat Budiman (Badan Usaha Digital Mandiri) pada 19 Juni 2023. (Humas Pemprov Jateng)
INOVATIF: Ganjar Pranowo saat meluncurkan aplikasi Samsat Budiman (Badan Usaha Digital Mandiri) pada 19 Juni 2023. (Humas Pemprov Jateng)

 


Advertisement

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Samsat Budiman (badan usaha digital mandiri) merupakan salah satu inovasi yang digagas pemerintah provinsi Jawa Tengah, dengan memaksimalkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai sumber daya pelayanan. Program Samsat Budiman merupakan layanan online berbasis website, yang memudahkan wajib pajak (WP) mendapatkan pelayanan pajak.

Melalui layanan yang dikelola BUMDes ini, masyarakat yang hendak membayar pajak tidak perlu datang ke kantor Samsat yang biasanya jaraknya lumayan jauh. Mereka cukup datang ke gerai Samsat Budiman di Kantor Bumdes. Selain itu, jam buka gerai pun lebih fleksibel, yakni dari pagi hingga malam hari, sehingga sangat membantu masyarakat yang sibuk bekerja.

Program yang diinisiasi Ganjar Pranowo ketika menjadi Gubernur Jawa Tengah tersebut diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Pasalnya, keberadaannya memberikan kemudahan masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar pajak.

Advertisement

“Ini cara baru, sehingga target pendapatannya tercapai, mereka merasa teringankan. Terima kasih banyak desa yang sangat kreatif kemudian mereka punya BUMDes yang bagus, lalu coba kita kerja samakan sebagai sebuah kekuatan, untuk sumber daya yang sampai di ujung-ujung,” kata Ganjar.

Ganjar juga senang karena beberapa BUMDes yang jadi mitra Samsat Budiman, berinovasi untuk memudahkan para wajib pajak. Salah satunya, memberikan dana talangan kepada pembayar pajak yang sudah jatuh tempo, tapi tidak memiliki cukup uang. Dana talangan itu kemudian dicicil oleh wajib pajak.“Rata-rata cicilannya mereka cicil satu bulan lunas. Ini menurut saya kreatif banget,” ujarnya.

Selain meningkatkan pendapatan daerah, Ganjar berharap kesadaran masyarakat membayar pajak juga terus meningkat. Apalagi berdasarkan data dari Bapenda saat ini terdapat 7.329 Bumdes tersebar di Jawa Tengah yang potensial, untuk turut serta.

Advertisement

“Sehingga target-target pendapatan kita jauh lebih baik, agar nanti bisa kita berikan kembali kepada masysrakat untuk pembangunan yang lebih cepat, lebih merata, dan coverage-nya jauh lebih banyak lagi,” ujarnya.

Meski begitu, Ganjar tetap mengingatkan kepada seluruh pejabat yang terlibat dalam bidang ini. Khususnya, di pelayanan agar tidak mempersulit para wajib pajak. Pasalnya, pemerintah harus mengapresiasi niat baik masyarakat yang ingin membayar pajak.”Saya titip pada semuanya, terutama soal KTP. Ini masyarakat mau bayar pajak lho, jangan dipersulit,” tegasnya.

Susanto, salah satu warga Bojonegoro berharap program Samsat Budiman yang diterapkan Ganjar Pranowo bisa diterapkan di daerah lain, khususnya Bojonegoro. Sebab, program itu sangat meringankan masyarakat. ‘’Terutama warga yang jatuh tempo pajaknya dan belum memiliki uang untuk membayar. Tentu ini akan sangat membantu,’’ tuturnya. (wir)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Bojonegoro Dorong Kebijakan Pembalut Bebas Pajak

DPRD Bojonegoro Dorong Kebijakan Pembalut Bebas Pajak

Pengenaan pajak pembalut mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro ikut menyoroti.

PTKP Rp54 Juta per Tahun Bakal Dievaluasi, Apa Dampaknya bagi Pekerja dan Wajib Pajak?

PTKP Rp54 Juta per Tahun Bakal Dievaluasi, Apa Dampaknya bagi Pekerja dan Wajib Pajak?

Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp54 juta per tahun kembali menjadi perhatian setelah pemerintah membuka wacana penyesuaian nilai tersebut. Kebijakan ini berpotensi memengaruhi penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) orang pr

Efisiensi, Pajak Restoran Blora Loyo

Efisiensi, Pajak Restoran Blora Loyo

Efisiensi anggaran ikut memengaruhi target penerimaan pajak restoran di Kabupaten Blora. Tahun ini, target pajak dari sektor tersebut dipatok Rp 5 miliar, dengan salah satu pertimbangannya adalah berkurangnya belanja makanan dan minuman (ma

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer