Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Usulan UMK Naik 0,5 Persen

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
Usulan UMK Naik 0,5 Persen
Usulan UMK Naik 0,5 Persen

LAMONGAN, Radar  Lamongan – Dewan Pengupahan Lamongan menyerahkan usulan upah minimum kabupaten (UMK) setempat ke Pemprov Jatim Rp 2.501.977. Jumlah itu naik sekitar 0,5 persen atau Rp 13.252 dari UMK tahun ini.
Usulan UMK tersebut berdasarkan rekomendasi bupati Lamongan karena rapat pleno di internal dewan pengupahan setempat belum sepakat. Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lamongan, Lailatul M, menjelaskan, proses pengusulan UMK tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
‘’Tahun lalu dewan pengupahan secara bulat mengusulkan nominal dan sepakat. Tahun ini, prosesnya lama. Nggak bisa klik menghasilkan satu nominal,’’ ujarnya kepada Jawa Pos Radar Lamongan kemarin (24/11).
‘’Jadi kita terpaksa buat laporan ke Pak Bupati dengan melampirkan pertimbangan-pertimbangan dari unsur pemerintah, Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), dan serikat pekerja. Kita sepakat untuk UMK yang diusulkan ke gubernur berdasarkan rekomendasi bupati,’’ imbuhnya.
Dewan Pengupahan Lamongan menggelar rapat pleno 18 November. Pemerintah dan Apindo menyarankan usulan UMK sesuai aturan yang berlaku. Antara lain, UU Cipta Kerja, UU Nomor 11 Tahun 2020, dan turunannya PP Nomor 36 Tahun 2021.
‘’Di situ kita gunakan formulasi yang berpedoman pada angka inflasi dan PE (pertumbuhan ekonomi). Dari formulasi yang ada, setelah kita hitung ada kenaikan 0,5 persen atau Rp 13.252,’’ papar Laila, sapaan akrabnya.
Dia menambahkan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Lamongan meminta agar kenaikan UMK dibulatkan menjadi 1 persen atau Rp 26.504. Sedangkan Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan Indonesia (SP Kahutindo) Lamongan meminta agar usulan UMK mengacu pada batas atas upah di Kabupaten Lamongan, yakni Rp 2.889.405.
‘’Setelah dicoba satukan persepsi, tetap belum sepakat. Apindo sendiri sudah setuju jika naik 1 persen. Sampai lama nggak sepakat dan nggak ada titik temu. Tanggal 19 November, berita acara usulan-usulan dari berbagai unsur kita serahkan ke Pak Bupati dan sudah ditandatangi oleh dewan pengupahan,’’ jelasnya.
Laila menuturkan, bupati menyarankan agar usulan UMK dikembalikan sesuai UU yang berlaku untuk menjaga iklim investasi di Kota Soto ini. Bupati merekomendasikan kenaikan UMK 0,5 persen atau Rp 13.252 dengan nominal Rp 2.501.977.
‘’Tanggal 22 November hasil rekomendasi tersebut dibawa ke provinsi untuk selanjutnya diserahkan ke gubernur. Walaupun usulan tersebut masih ada pro dan kontra,’’ tuturnya.
Gubernur Jawa Timur akan mengesahkan besaran UMK setiap daerah akhir bulan ini (30/11). Laila berharap, kebijakan yang diterbitkan gubernur bisa diterima semua pihak.
‘’Jika tidak ada perubahan, 1 Januari 2022 UMK mulai berlaku,’’ kata Laila.


Advertisement
Advertisement
Editor : M. Yusuf Purwanto
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

UMK Bojonegoro 2026 dan Daerah Sekitar, Selisihnya Berapa?

UMK Bojonegoro 2026 dan Daerah Sekitar, Selisihnya Berapa?

Besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bojonegoro 2026 ditetapkan sebesar Rp2.685.983. Angka tersebut menjadi patokan upah minimum bagi pekerja di Kabupaten Bojonegoro sepanjang 2026.

Suvei Seismik, Camat Mengaku Belum Paham di Lapangan

Suvei Seismik, Camat Mengaku Belum Paham di Lapangan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui bagian perekonomian dan sumber daya alam (SDA) menyebut tahapan survei seismik 2 dimensi (2D) masih bergulir.

Kunjungan Redaksi: Belajar Membuat Karya Jurnalistik

Kunjungan Redaksi: Belajar Membuat Karya Jurnalistik

Lembaga Pers Siswa (LPS) SMA Muhammadiyah 10 (Smamse) Sugio, Lamongan gelar pelatihan jurnalistik secara langsung di kantor Jawa Pos Radar Bojonegoro

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer