
Radar Bojonegoro - Batas waktu pengajuan dan pencairan dana desa (DD) tahap ketiga berakhir kemarin (14/12). Namun, masih tiga desa belum mengajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Yaitu, Desa Wotanngare, dan Desa Grebegan, keduanya Kecamatan Kalitidu. Serta Desa/Kecamatan Trucuk. Sehingga, DD tiga desa itu terancam tidak cair.
‘’Jumlah yang kami terima per pukul 17.00 ada 416. Dan itu sudah cair,” kata Kepala KPPN Bojonegoro Putut Suyoso Tricahyono kemarin (14/12). Menurut dia, ada tiga desa belum mengajukan pencairan. Prinsipnya, posisi KPPN sebatas menerima pengajuan. Sehingga pencairan atau tidak bergantung pada desa dan pihak terkait di pemkab.
‘’Kalau mengajukan ya kami proses, kalau tidak diajukan ya tidak bisa. Dan hari ini (kemarin) terakhir,” tandasnya. Putut melanjutkan, untuk desa yang tersandung permasalahan pidana, untuk DD tahun depan akan diperhitungkan nilainya. Misalnya, seperti di Desa Wotanngare, Kecamatan Kalitidu dan Desa/Kecamatan Trucuk. ‘’Jadi akan dikurangi dananya sejumlah uang yang tanda petik dibawa tadi dengan senilai DD yang akan didapat tahun depan,” tutur dia.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bojonegoro Machmuddin mengatakan masih ada tiga desa belum bisa mencairkan DD tahap ketiga. Yakni, Desa Wotanngare dan Desa Grebegan, keduanya Kecamatan Kalitidu, dan Desa/ Kecamatan Trucuk.
‘’Desa Grebegan ini yang masih akan kami selesaikan. Karena laporan OM-SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara) nya belum selesai,” katanya kemarin (14/12).
Sementara untuk Desa Wotanngare dan Desa Trucuk juga tidak bisa melakukan pelaporan pada OM-SPAN. Selaku syarat pengajuan pencairan. Mengingat terjadi permasalahan hukum menjerat mantan masing-masing kepala desa (kades). ‘’Tapi masih akan kami konsultasikan dengan KPPN,” tandasnya.
Machmuddin masih berupaya agar ketiga desa itu bisa mencairkan DD tahap ketiga. Sebab, dana tersebut memiliki peruntukkan khusus untuk membantu masyarakat di tengah pandemi. Yakni melalui BLT DD, sesuai instruksi pemerintah pusat.
‘’Memang ini bisa menjadi efek jera bagi yang bersangkutan dan hikmah bagi yang lainnya. Tapi kami masih akan coba. Karena ini dampaknya ke masyarakat desa,” tandasnya.
Camat Trucuk Heru Sugiharto membenarkan jika Desa Trucuk belum bisa mengajukan DD tahap tiga. Namun, untuk tahap pertama dan kedua tahun ini telah melakukan pencairan. Sementara untuk selanjutnya tahun depan menunggu instruksi dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. ‘’Tergantung OPD terkait,” ujarnya.
Sementara itu Camat Kalitidu Imam Wahyu Santoso belum bisa dikonfirmasi terkait dua desa di wilayah kerjanya belum mengajukan DD tahap ketiga. Saat dihubungi ponselnya terdengar nada sambung namun tak diangkat.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!



