Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Rapid Test Mandiri Tidak Dikaver BPJS

I
Penulis: Indra Gunawan❯
Rapid Test Mandiri Tidak Dikaver BPJS
Rapid Test Mandiri Tidak Dikaver BPJS

Radar Bojonegoro - Para peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan apabila hendak rapid test mandiri tidak bisa mengklaimnya.


Masyarakat harus merogoh koceknya sendiri. Kepala Bidang (Kabid) Komu nikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro Rohman mengatakan, rapid test mandiri tidak dikaver oleh BPJS Kesehatan.


Peran BPJS Kesehatan di tengah pandemi Covid-19 ini yakni melakukan proses verifikasi klaim rumah sakit atas pemberian pelayanan kesehatan akibat bencana wabah Covid-19.


“Proses verifikasi tersebut merupakan penugasan khusus dari pemerintah kepada BPJS Kesehatan,” katanya. Sehingga, para peserta BPJS Kesehatan diharapkan mengikuti alur sesuai arahan rumah sakit. Agar peserta terinfeksi Covid-19 bisa didata oleh rumah sakit mengajukan klaim. Selanjutnya, berkas-berkas sudah diverifikasi dikirim ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes).


Disinggung jumlah rumah sakit mengajukan klaim terkait perawatan Covid-19, Rohman belum berani menjawabnya. Ia mengatakan prosesnya sedang berjalan.


Verifikasinya secara digital melalui aplikasi. Karena itu, pihaknya secara intensif terus berkoordinasi dengan seluruh rumah sakit rujukan Covid-19 di Bojonegoro.


“Data rinci belum bisa kami sampaikan. Nanti terlebih dahulu akan berkomunikasi dengan bidang menangani pendataan verifikasi klaim tersebut,” ungkap dia.


Sementara itu, berdasar informasi dari situs resmi BPJS Kesehatan diketahui, ada beberapa kriteria pasien dapat diklaim biaya perawatannya.


Di antaranya pasien sudah terkonfirmasi positif Covid-19. Lalu pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP) berusia di atas 60 tahun dengan atau tanpa penyakit penyerta. Sekaligus ODP usia kurang dari 60 tahun dengan penyakit penyerta, baik itu WNI ataupun WNA dirawat pada rumah sakit di wilayah Indonesia.


Advertisement
Advertisement
Editor : Indra Gunawan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemutakhiran DTSEN: 36.845 Warga Bojonegoro Dinonaktifkan dari BPJS PBI JK

Pemutakhiran DTSEN: 36.845 Warga Bojonegoro Dinonaktifkan dari BPJS PBI JK

anyak 36.845 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dinonaktifkan. Penonaktifan tersebut tersebar di seluruh 28 kecamatan.

Program Kesehatan dan Pertanian Berbuah Nyata, Masyarakat Bojonegoro Mulai Rasakan Manfaatnya

Program Kesehatan dan Pertanian Berbuah Nyata, Masyarakat Bojonegoro Mulai Rasakan Manfaatnya

Kemudahan mengakses layanan kesehatan dan meningkatnya dukungan terhadap sektor pertanian menjadi bukti nyata manfaat program unggulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.

8.500 Pekerja Rentan Belum Terkaver BPJS

8.500 Pekerja Rentan Belum Terkaver BPJS

Pemkab Blora menerima alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2026 sebesar Rp 1 miliar. Dana itu belum mampu mengakomodasi seluruh pekerja rentan yang menjadi sasaran perlindungan jaminan sosial ketenagaker

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer