Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perbup Belum Siap, DD Terancam Molor

B
Penulis: Bachtiar Febrianto❯
Perbup Belum Siap, DD Terancam Molor
Perbup Belum Siap, DD Terancam Molor

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Dana desa (DD) sudah tersedia di rekening umum kas negara (RKUN) sejak Januari lalu. Namun, hingga kemarin (27/2) belum ada pemerintah desa (pemdes) menerima dana segar dari pemerintah pusat tersebut.


Alasannya, peraturan bupati (perbup) tentang besaran DD setiap desa belum terbit. Serta, mayoritas pemdes belum mengajukan pencairan DD. Melihat kondisi tersebut, pencairan DD termin pertama sebesar 40 persen itu terancam molor.


Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bojonegoro Putut Suyoso Tricahyono mengatakan, sesuai amanat presiden, pencairan DD harus dipercepat. Sehingga, skema pencaiaran DD lebih praktis dan cepat.


Sebelumnya, pencairan dari RKUN ke RKUD (rekening umum kas daerah), selanjutnya ke RKUDes. Mulai tahun ini, tanpa melalui RKUD. Sebaliknya, dari RKUN langsung ke RKUDes. 


Sejak Januari, anggaran DD sudah tersedia dan siap diserap. Namun, hingga penghujung Februari ini, belum ada desa yang menerima dana dari pemerintah pusat tersebut. ‘’Sejak Januari DD termin pertama sudah bisa diserap. Tapi, kabupaten belum memenuh syarat-syarat yang telah ditetapkan,’’ ungkap dia.


Putut menuturkan, mekanisme pencairan DD itu desa mengajukan pencairan DD. Sementara, verifikasi dilakukan oleh tim kabupaten. Yakni, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD) serta badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD).


Hasil verifikasi itu disampaikan ke KPPN. Petugas KPPN mencairkan dana tersebut langsung ke RKUDes. Namun, hingga saat ini syarat dari tim kabupaten sendiri belum lengkap. ‘’Contohnya tentang perbup (peraturan bupati) terkait besaran DD di setiap desa, juga belum terbit,’’ tandasnya.


KPPN Bojonegoro, menurut Putut, menangani dua kabupaten. Yakni, Bojonegoro dan Lamongan. Bukan bermaksud membandingkan, namun Lamongan sudah lebih siap dibanding Bojonegoro.


Indikatornya, sudah menerbitkan perbup tentang besaran DD di masing-masing desa. Serta, beberapa desa juga sudah mengajukan berkas pencairan, sedangkan Bojonegoro perbup yang mengatur itu belum ada.


‘’Regulasi itu menjadi syarat mutlak KPPN mencairkan,’’ tegasnya.


Advertisement
Advertisement
Editor : Bachtiar Febrianto
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dana Desa Bojonegoro 2027 Dikepras Rp 2,7 Miliar

Dana Desa Bojonegoro 2027 Dikepras Rp 2,7 Miliar

Pemerintah desa (pemdes) tahun depan bakal prihatin. Karena, Dana Desa (DD) 2027 mengalami penurunan hingga Rp 2,7 miliar, dibanding tahun ini. 

223 Desa di Bojonegoro Belum Ajukan Pencairan DD

223 Desa di Bojonegoro Belum Ajukan Pencairan DD

Penyaluran Dana Desa (DD) tahap II di Bojonegoro masih berjalan. Hingga Jumat (24/7), baru 130 desa yang berhasil mencairkan anggaran, sementara 223 desa lainnya belum mengajukan pencairan.

Program Pembangunan Desa di Bojonegoro Berpeluang Molor

Program Pembangunan Desa di Bojonegoro Berpeluang Molor

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro Djoko Lukito mengatakan, ada lima desa belum mencairkan DD tahap satu.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer