Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Defisit 200 Miliar, OPD Siap Dipangkas

B
Penulis: Bachtiar Febrianto❯
Defisit 200 Miliar, OPD Siap Dipangkas
Defisit 200 Miliar, OPD Siap Dipangkas

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Defisit APBD sebesar Rp 200 miliar mulai berimbas. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) harus melakukan penyesuaian anggaran atau penundaan kegiatan. 


‘’Kegiatan-kegiatan yang ditunda itu mulai mamin (makan dan minuman), perjalanan dinas (perdin), dan pelatihan-pelatihan,’’ ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Anwar Murtadlo kemarin (21/1).


Dia menjelaskan, saat ini OPD-OPD sudah menyetorkan penyesuaian-penyesuaiannya. Namun, tim anggaran belum melakukan pembahasan terkait itu. Sehingga, belum dipastikan kegiatan apa yang akan ditunda pelaksanaannya. 


‘’OPD sudah menyetorkan semua,’’ ungkap Tadlo sapaan akrabnya.


Kegiatan disesuaikan itu akan diberi tanda bintang. Tanda bintang itu, artinya pelaksanaan kegiatanya ditunda. Keputusannya menunggu APBD Perubahan. Apakah akan dilaksanakan atau dihapus. ‘’Jadi, saat ini dibintang. Untuk menghapus bintangnya ya di APBD Perubahan,’’ beber dia.


Kepala Dinas Lingkungan Hidup Hanafi menjelaskan, OPD yang ia pimpin sudah menyerahkan sejumlah kegiatan akan ditunda pelaksanaannya. ‘’Semua kegiatan penting. Tapi, kita pilih yang paling penting,’’ ujarnya.


Hal senada diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinpernaker) Agus Supriyanto. Dia menjelaskan bahwa semua OPD terkena penyesuaian. Sebab, jumlah yang harus ditunda juga besar. ‘’Kami juga sudah menyetorkan kegiatan yang akan ditunda. Tinggal menunggu pembahasan,’’ bebernya.


APBD tahun ini mengalami defisit sebesar Rp 200 miliar. Sebab, tahun lalu, sisa lebih pembiayan anggaran (silpa) APBD mencapai Rp 2,1 triliun. Jumlah itu lebih sedikit dibanding yang dipasang di APBD tahun ini, yakni Rp 2,3 triliun. 


Sehingga, APBD tahun ini mengalami defisit Rp 200 miliar. Kekurangan itu tidak bisa ditutup. Sehingga, harus dilakukan penyesuaian. Penyesuaian dilakukan dengan menunda sejumlah kegiatan APBD tahun ini.


‘’Yang ditunda sebaiknya belanja yang tidak langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat,’’ ungkap Anggota Komisi B DPRD Lasuri.


Selain itu, belanja yang ditunda juga bukan belanja yang berkaitan dengan kebutuhan publik. Sehingga, tidak mengganggu pelayanan. ‘’Pemkab harus selektif,’’ tegasnya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro.


Lasuri menjelaskan, hingga kini pemkab masih belum melakukan pembahasan dengan badan anggaran (banggar) DPRD terkait penyesuaian tersebut. Sehingga, masih belum bisa dipastikan apakah anggaran sudah disesuaikan atau tidak. 


‘’Sebanarnya tidak dibahas dengan DPRD juga tidak apa-apa. Namun, lebih baiknya harus dibahas dengan DPRD. Mana-mana saja yang akan dipangkas,’’ ujarnya.


Menurut Lasuri, penundaan kegiatan itu hanya sementara. Paling tidak sampai APBD Perubahan tahun ini. Sebab, dia yakin pada APBD Perubahan nanti akan ada penambahan anggaran. Yakni, dari transfer dana bagi hasil migas. 


‘’Saya optimistis APBD akan bertambah di perubahan nanti,’’ ujar politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.


Asumsi itu berdasarkan konfirmasi Komisi B ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Yakni, transfer DBH migas tahun ini sebenarnya Rp 2,6 triliun. Namun, pada APBD induk ini hanya ditransfer Rp 985 miliar. Sisanya diperkirakan akan ditransfer di APBD Perubahan.


Sebelumnya, Plt Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Luluk Alifah menyatakan bahwa pemkab sudah mulai membahas penyesuaian anggaran. Dalam waktu dekat penyesuaian segera dilakukan. Di antaranya kegiatan seremonial dan perjalanan dinas. Sedangkan, kegiatan pembangunan dan lainnya tidak ikut ditunda.


Advertisement
Advertisement
Editor : Bachtiar Febrianto
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dampak Efisiensi Anggaran Pemerintah, Omzet UMKM di Bojonegoro Turun 20 Persen

Dampak Efisiensi Anggaran Pemerintah, Omzet UMKM di Bojonegoro Turun 20 Persen

Bazar yang selama ini menjadi salah satu tumpuan pemasaran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) belum mampu mendongkrak omzet tahun ini.

Pemkab Blora Bakal Cek Program OPD

Pemkab Blora Bakal Cek Program OPD

Temuan kasus baru stunting pada bayi usia 0–5 bulan hingga September 2026 menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora. Kondisi ini mendorong penguatan upaya pencegahan sejak dini, terutama melalui deteksi risiko pada ibu hamil.

Sisa 18 Pedagang Pasar Kota Bojonegoro Belum Pindah ke TPS Pasar Wisata

Sisa 18 Pedagang Pasar Kota Bojonegoro Belum Pindah ke TPS Pasar Wisata

Dari 106 pedagang Pasar Kota yang sebelumnya menempati Pasar Banjarejo, hingga kemarin (27/7) menyisakan 18 pedagang belum pindah ke tempat penampungan sementara (TPS) di Pasar Wisata. 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer