Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Wacanakan Uji Materi BPJS ke MK

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
Wacanakan Uji Materi BPJS ke MK
Wacanakan Uji Materi BPJS ke MK

LAMONGAN, Radar Lamongan – Aktivis PMII Unisla menolak kenaikan tarif BPJS. Kemarin (16/1), mereka mendatangi gedung Pemkab Lamongan dan DPRD setempat. 


Ketua PK PMII Unisla, Doni Leo Saputra, meminta eksekutif dan legislatif mampu memerjuangkan kesejahteraan. Dia menuntut pencabutan Perpres 75 Tahun 2019, pencabutan UU Nomor 24 Tahun 2011, pemberian subsidi di kelas 3 BPJS.


Selain itu, meminta adanya perbup tentang pemberian sanksi terhadap rumah sakit (RS) yang tidak memberikan pelayanan yang baik kepada pasien BPJS.  


‘’Masih banyak yang menelantarkan atau memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur,’’ klaim Doni. 


Sejumlah perwakilan pendemo diajak berdiskusi bersama ketika di gedung DPRD. Ketua Komisi D DPRD Lamongan Abdul Shomad juga mendatangkan pihak RSUD Soegiri dan pihak BPJS Lamongan. 


‘’Dari tiga poin itu, kita akan ajukan yudisial review, yang nantinya akan kita kaji secara bersamaan dengan DPRD Lamongan,’’ kata Doni. 


Abdul Shomad mengatakan, pencabutan Perpres 75 Tahun 2019 dan UU Nomor 24 Tahun 2011 memiliki mekanisme yang bisa dilakukan. ‘’Bisa kita lakukan dengan melakukan uji materi ke MK. Itu menjadi langkah akademis dan profesional,’’ ujarnya. 


Shomad mengapresiasi usaha dan upaya dari para aktivis di Lamongan. ‘’Kita akan berdiskusi bersama sehingga kita punya banyak bahan yang matang ke depannya,’’ tutur politisi Fraksi PDIP tersebut. 


Advertisement
Advertisement
Editor : M. Yusuf Purwanto
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemutakhiran DTSEN: 36.845 Warga Bojonegoro Dinonaktifkan dari BPJS PBI JK

Pemutakhiran DTSEN: 36.845 Warga Bojonegoro Dinonaktifkan dari BPJS PBI JK

anyak 36.845 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dinonaktifkan. Penonaktifan tersebut tersebar di seluruh 28 kecamatan.

Program Kesehatan dan Pertanian Berbuah Nyata, Masyarakat Bojonegoro Mulai Rasakan Manfaatnya

Program Kesehatan dan Pertanian Berbuah Nyata, Masyarakat Bojonegoro Mulai Rasakan Manfaatnya

Kemudahan mengakses layanan kesehatan dan meningkatnya dukungan terhadap sektor pertanian menjadi bukti nyata manfaat program unggulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.

8.500 Pekerja Rentan Belum Terkaver BPJS

8.500 Pekerja Rentan Belum Terkaver BPJS

Pemkab Blora menerima alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2026 sebesar Rp 1 miliar. Dana itu belum mampu mengakomodasi seluruh pekerja rentan yang menjadi sasaran perlindungan jaminan sosial ketenagaker

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer