Kepala Dinas Perhubungan Lamongan Heruwidi mengatakan, PJU di wilayah Deket - Karangbinangun milik daerah jumlahnya tidak banyak. Sedangkan, diakuinya, PJU tenaga surya bantuan dari pusat seluruhnya padam. Pihaknya tidak bisa melakukan pemeliharaan, karena belum diserahkan ke daerah.
‘’Kalau yang sudah menjadi aset daerah akan dilakukan pemeliharaan. Sedangkan PJU tenaga surya bukan milik daerah, melainkan provinsi dan pusat,” tuturnya kepada Jawa Pos Radar Lamongan.
Heruwidi mengatakan, permasalahan PJU tenaga surya sudah pernah disampaikan ke pusat. Namun hingga kini belum ada tanggapan. Permasalahannya paling banyak karena baterai habis. Baterai ini usianya antara 1,5 - 2 tahun dan harus diganti secara berkala.
Sedangkan satu baterai harganya sekitar Rp 5 - 6 juta. Kemudian ada beberapa alatnya yang hilang. Sebenarnya jika sudah diserahkan ke pemkab, minimal bisa dilakukan alternatif dengan memanfaatkan tiangnya. Sehingga hanya tinggal memasang lampu dan jaringan.
‘’Kita akan bersurat lagi ke provinsi dan pusat yang memiliki wewenang terkait PJU tenaga surya, supaya permasalahan bisa segera diselesaikan,” ucapnya.
Heruwidi mengatakan, PJU di ruas Deket - Karangbinangun jumlahnya masih kurang. Namun, dia memastikan, saat ini masih belum ada rencana pemasangan di sana.
Sedangkan, jumlah PJU yang menjadi kewenangan Pemkab mencapai 6.562 titik se-Kabupaten Lamongan. Termasuk PJU jalan provinsi dan nasional, yang secara aset menjadi kewenangan daerah. PJU yang menjadi aset daerah mayoritas jenis lampu kuning, yang pemeliharaannya lebih murah.
‘’Pemeliharaan dipisah menjadi empat titik untuk memudahkan. Yakni wilayah selatan, tengah, barat, dan nasional,’’ terangnya. (rka/ind) Editor : M. Yusuf Purwanto