Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dorong Transparansi Pemerintahan

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
HARUS NAIK LEVEL: Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, memotivasi atlet kontingen Lamongan yang hendak berangkat mengikuti Porprov ke-VII Jawa Timur kemarin (14/6).  (PROKOPIM/RDR.LMG)
HARUS NAIK LEVEL: Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, memotivasi atlet kontingen Lamongan yang hendak berangkat mengikuti Porprov ke-VII Jawa Timur kemarin (14/6).  (PROKOPIM/RDR.LMG)
’’Implementasi RB ini diharapkan bisa menjadi aksi nyata untuk melihat dampak pembangunan di Lamongan.’’

Yuhronur Efendi, Bupati Lamongan

LAMONGAN, Radar Lamongan - Pemkab Lamongan berkomitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan yang good governance dan memberikan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan roadmap untuk penajaman implementasi reformasi birokrasi (RB) tematik dilakukan kemarin (30/5). Kegiatannya, sosialisasi reformasi birokrasi tematik dan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Penajaman implementasi RB fokus pada double track. Penanganan isu hulu menggunakan RB general dan penyelesaian isu hilir menggunakan RB tematik. Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengatakan, pemkab fokus pada penanganan double track untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Serta mengakselerasi pembangunan di Lamongan.

“Implementasi RB ini diharapkan bisa menjadi aksi nyata untuk melihat dampak pembangunan di Lamongan,” ujar Bupati Yes.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Moh Nalikan, menjelaskan, roadmap ini dikomandani bupati. Tim pelaksana SPBE dibentuk sebagai tindak lanjut dari rekomendasi PAN RB.

Menurut dia, empat fokus RB tematik. Yakni, birokrasi untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan pengendalian inflasi.

‘’Sebenarnya RB tematik lebih ringkas dibandingkan RB general, karena yang dinilai atau poin pentingnya dampak yang dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II, Budi Prawira, mengatakan, digitalisasi menjadi aspek yang tercantum dalam SPBE. Dia berharap Pemkab Lamongan bisa mengimbangi era digitalisasi ini dengan menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta memudahkan akses informasi birokrasi. (rka/yan)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Ratusan Warga Gandu Geruduk DPRD Blora, Desak Transparansi Pengelolaan Tambang Minyak

Ratusan Warga Gandu Geruduk DPRD Blora, Desak Transparansi Pengelolaan Tambang Minyak

Ketua Paguyuban Penambang Agus Rumanto menyampaikan bahwa pembagian hasil yang dilakukan pihaknya sudah sesuai dengan perhitungan. 

Penambang Sumur Rakyat Desa Plantungan Tuntut Transparansi dari Blora Migas Energi

Penambang Sumur Rakyat Desa Plantungan Tuntut Transparansi dari Blora Migas Energi

Penambang sumur rakyat di Desa Plantungan, Kecamatan Blora meradang. Mereka menuntut transparansi dari Blora Migas Energi (BME), yang selama ini membawahi sumur rakyat di wilayah tersebut.

Opini: Reformasi yang Kehilangan Arah

Opini: Reformasi yang Kehilangan Arah

Ironisnya, demokrasi kita kini sering terjebak pada prosedur formal semata. Pemilu tetap berlangsung, partai politik tetap ada, dan lembaga negara masih berdiri kokoh. Namun substansi demokrasi, yakni keadilan, transpara

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer