Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penyebabnya, kepala desa setempat terseret kasus dugaan korupsi. Hingga bisa, plh kades belum ditetapkan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Lamongan, M Zamroni, menjelaskan, penyaluran tahap pertama sudah 461 desa. Hanya Desa Dinoyo yang belum.
Menurut dia, setelah plh kades ditetapkan, maka penyaluran bisa dilakukan. Saat ini, prosesnya menunggu laporan BPD ke camat. Jabatan plh bisa diberikan kepada sekretaris desa atau perangkat yang dinilai mampu mengemban tugas tersebut.
“Ini masih proses penunjukkan, semoga bisa secepatnya karena nanti berkaitan dengan pencairan bantuan langsung tunai (BLT) DD di wilayah tersebut,” jelasnya.
Zamroni mengatakan, salah satu peruntukan DD tahun ini untuk stabilisasi ekonomi melalui BLT DD. Masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dari Kementrian Sosial akan dikover dana desa. Tujuannya agar daya beli di tingkat masyarakat meningkat, sehingga ekonomi stabil.
Aturan terbaru penggunaan DD, peruntukan BLT DD minimal 10 persen maksimal 25 persen dan ketahanan pangan 20 persen. Prioritas penggunaan DD tahun ini diarahkan pada percepatan pencapaian tujuan SDGs desa.
Karena fokus tahun ini untuk pemulihan ekonomi, lanjut dia, desa bisa memanfaatkan untuk pengembangan usaha ekonomi desa (BUMDes). Juga pengembangan potensi wisata desa dan memperkuat ketahanan pangan untuk mencegah stunting. Termasuk bisa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam maupun nonalam, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Itu kenapa untuk pencairan memang secepatnya harus dilakukan agar dana bisa dimanfaatkan untuk program tersebut,” tuturnya.
Zamroni menambahkan, dana desa tahun ini naik dari Rp 384 miliar menjadi Rp 407 miliar. Dia berharap semua program prioritas yang sudah ditetapkan bisa terlaksana dengan baik. (rka/yan)
Advertisement
Advertisement
Radar BojonegoroIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



