Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Butuh Perda untuk Stabilisasi Harga Ikan

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
RENTAN ALAMI PENURUNAN: Meski produktivitas perikanan di Lamongan menjadi andalan, tapi hingga kini belum ada perda pada sektor tersebut. (ANJAR DWI PRADIPTA/RDR.LMG)
RENTAN ALAMI PENURUNAN: Meski produktivitas perikanan di Lamongan menjadi andalan, tapi hingga kini belum ada perda pada sektor tersebut. (ANJAR DWI PRADIPTA/RDR.LMG)
https://www.youtube.com/shorts/NwHyx0_XLZM

LAMONGAN, Radar Lamongan - Perikanan menjadi salah satu sektor andalan. Meski begitu, hingga kini Kota Soto belum memiliki peraturan daerah (perda) di sektor tersebut. Pantauan di lapangan, petambak di wilayah Bengawan Jero mengalami kerugian. Banjir membuat ikan lepas dan udang vaname mati.

 

Selain itu, petambak menghadapi momok harga ikan yang anjlok saat panen raya. Sehingga, petambak ingin ada regulasi untuk stabilisasi harga ikan, guna meminimalisasi kerugian.

 

‘’Saat panen raya harga tidak stabil, jadi kerugian petambak dobel,’’ tutur salah satu petambak asal Desa Blajo, Kecamatan Kalitengah, Munif, kemarin (23/3).

 

Dia mengatakan, saat musim panen mampu menghasilkan hingga Rp 25 juta. Namun, diakuinya, dengan kondisi ini membuat hasil yang didapatkan jauh di bawahnya.

 

‘’Perlu regulasi untuk stabilkan harga, yang terjadi saat panen harga ikan turunnya drastis dan terjun bebas,’’ ujarnya.

 

Senada, petambak lainnya, Heri mengaku juga menginginkan ke depan ada solusi bagi petambak untuk menstabilkan harga ikan. ‘’Agar saat panen raya, tidak turun harganya,’’ harapnya.

 

Kepala Dinas Perikanan Lamongan, Yuli Wahyuono mengakui, regulasi memang diperlukan. Sebab, lanjut dia, tidak adanya regulasi membuat petambak akan dipermainkan tengkulak.

 

‘’Kalau dibuatkan regulasi itu bagus, dengan tujuan bahwa nanti untuk menjaga stabilitas harga ikan. Tapi juga harus dibarengi dengan fasilitas yang diberikan kepada petambak atau pembudidaya,’’ ucap Yuli, sapaan akrabnya.

 

Ketua Bapemperda DPRD Lamongan, Saifuddin Zuhri menuturkan, pihaknya juga mendukung terkait regulasi bagi petambak atau pembudidaya perikanan. ‘’Secepatnya bisa membuat usulan peraturan yang termuat dalam regulasi,’’ katanya.

 

Saifudin berharap program pengadaan cold storage untuk ikan hasil budidaya para petambak bisa terealisasi. Sehingga regulasi tentang masalah harga bisa diatasi. Sebab, diakuinya, cold storage ini untuk menyimpan ikan waktu panen raya, sehingga tidak terjadi harga turun drastis.

 

‘’Perikanan bisa mengusulkan, kemudian bisa di-acc menjadi Perda. Bepemperda berharap dinas terkait bisa membuat draf untuk disampaikan kepada Bapemperda, sehingga bisa masuk di Propemperda,’’ pintanya. (sip/ind)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Raperda Dana Abadi Lingkungan Kandas

Raperda Dana Abadi Lingkungan Kandas

Badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda) dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) gagal membahas rancangan peraturan daerah

Pemkab Blora Siapkan Perda Pertanian Organik

Pemkab Blora Siapkan Perda Pertanian Organik

Regulasi tersebut disiapkan untuk memperkuat pengembangan pertanian organik agar tidak berhenti sebagai program percontohan.

Setelah Pencabutan Perda 9/2010, PKDI Bojonegoro Desak ADD 20 Persen dari APBD

Setelah Pencabutan Perda 9/2010, PKDI Bojonegoro Desak ADD 20 Persen dari APBD

Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Bojonegoro Sudawam mengatakan, regulasi baru setelah dicabutnya Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang desa jangan sampai merugikan desa.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer