Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Desak Transparasi Pencairan BLT DBH-CHT  

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
ILustrasi (Ainur Ochiem/RDR.BJN)
ILustrasi (Ainur Ochiem/RDR.BJN)
LAMONGAN, Radar Lamongan – Pencairan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau (BLT DBH-CHT) tahap dua dicairkan bulan ini. Selain itu, terdapat penambahan keluarga penerima manfaat (KPM) pada perubahan anggaran keuangan (PAK). Sehingga, total penerima BLT DBH-CHT tahap dua yang rencananya dicairkan bulan ini sekitar 6.793 KPM.

 

Komisi D DPRD Lamongan meminta Dinas Sosial (Dinsos) Lamongan transparan pada data dan pencairannya. Ketua Komisi D DPRD Lamongan Abdul Shomad mengatakan, pihaknya sempat meminta data nama penerima BLT DBH-CHT tahap dua. Namun, dia mengaku hingga kini Dinsos Lamongan tak kunjung mengirimi data.

 

‘’Untuk penerima BLT DBH-CHT, saya minta dilakukan secara transparan dan sesuai dengan kriteria penerima, sehingga tidak ada persoalan. Sebab Dinsos ini masih banyak sorotan terkait dengan BPNT,’’ tutur Shomad kepada Jawa Pos Radar Lamongan kemarin (4/12).

 

Kepala Dinsos Lamongan Hamdani Azahari mengaku, pihaknya akan mengirim surat ke seluruh kecamatan penerima, serta berkoordinasi dengan Bank Jatim untuk menjadwalkan pencairan.

 

‘’Uang dibelanjakan untuk kebutuhan keluarganya, bukan untuk kebutuhan sekunder. Sehingga nanti anaknya dapat protein yang bagus,’’ imbaunya kepada seluruh KPM.

 

Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsos Lamongan Erdiana Renawati menuturkan, BLT DBH-CHT tahap satu sekitar 3.735 KPM, yang sudah dicairkan September lalu. Sedangkan, tambahan penerima dari PAK untuk tahap dua sebanyak 3.058 KPM. Sehingga, total penerima tahap dua 6.793 KPM.

 

‘’Tahap pertama tiga bulan pertama antaran Juli hingga September, kita cairkan di Bulan September. Tahap dua antara Oktober hingga Desember, dicairkan Desember. Saat ini sedang proses,’’ ujarnya.

 

Dia menjelaskan, total nominal yang diterima tiap KPM mulai tahap satu hingga tahap dua merata Rp 1,8 juta. KPM di tahap pertama lalu menerima Rp 900 ribu. Sehingga, KPM tersebut mendapatkan Rp 900 ribu di tahap dua nanti. Sedangkan, tambahan penerima PAK langsung mendapatkan Rp 1,8 juta.

 

‘’Saya samakan dengan kemarin, jika dianggarakan beda, nanti malah dikomplain para penerima BLT DBH-CHT,’’ ucap Dina.

 

Dia menjelaskan, penerima BLT DBH-CHT dari delapan kecamatan yang terdapat petani tembakau. Syaratnya merupakan buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, atau masyakat lain sesuai PMK nomor 215 Tahun 2021. ‘’Jadi kita fokuskan buruh tani dan buruh pabrik rokok dulu,’’ katanya. (sip/ind)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

575 KPM Bansos di Kabupaten Blora Ajukan Reaktivasi

575 KPM Bansos di Kabupaten Blora Ajukan Reaktivasi

Sebanyak 6.250 keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Blora terdampak penangguhan. Penerima tersebut terdiri atas program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT).

KK Penerima Bansos Masuk Blacklist karena Terindikasi Judol, Begini Nasib Bantuan Selanjutnya

KK Penerima Bansos Masuk Blacklist karena Terindikasi Judol, Begini Nasib Bantuan Selanjutnya

Keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) yang terindikasi melakukan transaksi judi online (judol) kini menjadi perhatian pemerintah

Terblokir dari Bansos karena Terindikasi Judol, Ternyata Ada Kesempatan Klarifikasi

Terblokir dari Bansos karena Terindikasi Judol, Ternyata Ada Kesempatan Klarifikasi

Penyaluran bantuan sosial (bansos) terhadap sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) ditangguhkan setelah data mereka terindikasi memiliki keterkaitan dengan transaksi judi online (judol).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer